BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terpilih sebagai pilot project Bank Dunia. Terpilihnya pemkot untuk bekerja sama dalam aplikasi Sub National Poverty Assessment (Snapa). Aplikasi berbasis website ini diklaim mampu menyatukan seluruh data dari 17 dinas yang menangani penanggulangan kemiskinan di Kota Hujan.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Bogor Rudiyana mengatakan, selama ini instansi pemerintah (dinas, red) di Kota Bogor melakukan pendataan masing-masing secara manual. Sebut saja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendata jumlah tenaga kerja, Dinas kesehatan (Dinkes) mendata jumlah pasien kematian ibu dan anak, Dinas Pendidikan (Disdik) mendata pelajar serta dinas-dinas lainnya.
”Dengan adanya aplikasi Snapa dari Bank Dunia, seluruh data yang ada di dinas akan diintegrasikan dalam satu aplikasi Snapa. Selain mengintegrasikan data, aplikasi itu juga memudahkan dinas menganalisa data di lapangan. Jadi, ke depan strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan diperkuat dengan basis data dan fakta yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, sambung Rudi, aplikasi tersebut juga menunjukkan kondisi fiskal pemkot. Artinya, pemkot dapat mengetahui seberapa besar porsi APBD yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya, khususnya dalam membantu masyarakat tidak mampu.
“Analisa tidak hanya dilakukan kepada warga miskin, tapi juga warga yang rentan miskin. Sampai tingkat kesejahteraan 15 persen itu sangat rentan menjadi miskin ketika terjadi krisis moneter, PHK, bencana dan lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Rudi, melalui Snapa juga akan bisa terlihat pertumbuhan per kapital masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. “Seperti ketika pertumbuhan per kapital masyarakat rata-rata enam persen, ternyata hanya dinikmati 10 persen orang terkaya. Semoga setelah adanya aplikasi ini, anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di seluruh OPD bisa terlihat terkait berapa rupiah yang terealisasikan,” pungkasnya.
(yos/b/feb/py
