BOGOR – Mengoptimalkan dan berkontribusi lebih besar dalam membantu masyarakat di bidang hukum, LBH UIKA mengadakan seminar yang menghadirkan ahli hukum di aula lantai 3 UIKA, Selasa (28/2). Menurut Ketua LBH UIKA Ibrahim Fajri, kurangnya kontribusi membuat pihaknya terus menggelar berbagai kegiatan dalam menumbuhkan spirit anggota serta mahasiswa UIKA untuk lebih berperan aktif.
”Sejauh ini target menangani 25 perkara dalam satu tahun masih belum tercapai. Tahun lalu, kami baru menangani 17 perkara. Tapi tahun ini inginnya 25 perkara. Selain itu, kami juga berharap bisa memperoleh sertifikasi dan verifikasi dari kemenkumHAM,” ujarnya.
Ibrahim menjelaskan, dua hal tersebut menjadi fokus utama LBH UIKA. Selain itu, pihaknya juga akan mensinkronisasi dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Kami ingin mensinkronkan lembaga kami dengan pemerintah kota, tapi karena terkendala dua hal itu, makanya kami tinggal tunggu proses sertifikasi dan verifikasi dulu,” katanya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah memiliki Perda 2016 tentang Bantuan Hukum. Perda tersebut hakikatnya menjamin warga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa terkecuali. “Tanpa biaya apa pun, makanya saya berharap teman-teman LBH UIKA bisa masuk ke ranah itu memberikan bantuan bagi warga tidak mampu,” katanya.
Dia juga berharap LBH UIKA tidak terjebak masuk ke pusaran kepentingan kekuasaan. “Entah kekuasaan siapa, entah politik siapa, tapi sejatinya saya percaya LBH UIKA dapat berjuang hanya dengan keadilan,” pungkasnya.
(*/sal/py)
