METROPOLITAN- Target untuk kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor terus diupayakan. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yakni dengan kembali mengaktifkan Bengkel WTP sebagai wadah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki laporan keuangannya.
Tak ayal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan Inspektorat Kota Bogor selaku leading sektor menggelar Rapat Pembahasan Penyusunan LKPD Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, di Royal Hotel, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Senin (05/02/2018).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, Pemerintah Daerah memang mempunyai kewajiban dalam membuat LKPD untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan predikat WTP yang sudah di dapat Pemkot Bogor tahun lalu pun didapat dari hasil kerja tim di Bengkel WTP yang tentunya harus dipertahankan di tahun ini.
“LKPD menjadi tanggung jawab setiap OPD agar dalam menyusun laporan keuangan dilakukan dengan benar, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ade.
Menurut Ade, memang ada beberapa OPD yang masih belum utuh laporan keuangannya akibat beberapa kendala. Mulai dari kurangnya pemahaman terkait perlakuan beberapa aset, kurangnya semangat kerja, kurangnya dukungan dari pimpinan OPD dan juga sistem.
Maka, tujuan bengkel WTP ini yakni menjadi wadah untuk memperbaiki laporan keuangan OPD, bengkel WTP juga hadir sebagai tempat konsultasi dan koordinasi terhadap teknis laporan keuangan dan tentunya dapat memfasilitasi terhadap kebutuhan data ketika tim BPK datang ke Kota Bogor.
“Saya ingin bengkel WTP dalam memilah mana laporan keuangan yang sudah sesuai dengan yang belum. Kalau yang belum segera diperbaiki agar dapat di review inspektorat dan sebelum tgl 31 Maret sudah bisa diserahkan ke BPK,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bogor Anggraeny Iswara mengatakan, dalam mengevaluasi hasil tahun lalu, pihaknya kini telah menyusun beberapa strategi agar seluruh OPD tidak lagi terlambat menyerahkan laporan keuangannya ke BPKAD.
“Kami akan membantu OPD yang masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hingga roadshow ke OPD melihat aset secara langsung,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai wadah kerja tim antara BPKAD dan Inspektorat, Bengkel WTP memang bertugas untuk menyempurnakan laporan keuangan setiap OPD sampai laporan tersebut balance dengan hasil rekonsiliasi dari BPKAD.
“Tahun lalu sudah WTP, jadi harus dipertahankan. Semoga juga tahun ini kerja bengkel WTP tidak terlalu berat seperti tahun lalu,” ujarnya.
(*/FEB)
