METROPOLITAN - Sepuluh tahun sudah Abdul Rachmat Saleh mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Analisis Studi dan Kajian Publik (Lanskip). Ayah tiga anak ini mempunyai mimpi bagaimana pemerintah harus membuat kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada warga. Lantas, cara seperti apa yang digunakan untuk mengawal regulasi-regulasi tersebut? Berikut petikan wawancara Harian Metropolitan dengan lelaki kelahiran Bogor 15 Oktober 1973 itu:
Sejak kapan Anda aktif di dunia organisasi? Saya aktif sejak 2000. Sebelumnya saya aktif berorganisasi di DPD KNPI dan Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor. Tidak hanya di Kota Bogor, saya juga aktif dari Sabang sampai Merauke. Setiap tahun bisa enam sampai delapan kali ke luar daerah untuk aktif berorganisasi. Apa alasan Anda mendirikan LSM Lanskip? LSM ini didirikan sejak 2008. Saya sendiri sebagai penggagasnya atau saat ini sebagai direktur. Didirikan karena melihat keprihatinan dari aspek pelayanan publik yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Pemkot Bogor. Sampai sekarang pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, kami ingin memberikan masukan kepada pemerintah melalui kritikan dan memberikan solusinya. Lalu seperti apa fokus Anda sebagai direktur LSM? Kami tidak hanya mengontrol kinerja pemerintah semata, tapi juga mengkritisi yudikatif maupun legislatif. Jadi, bagaimanapun ketika regulasi kebijakan yang dikeluarkan tiga instansi ini tidak berpihak kepada masyarakat, kami akan selalu mengontrol dan memberikan solusinya. Intinya, ketiga instansi ini harus bisa menyejahterakan dan berkontribusi dengan memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Fokus untuk warga bagaimana? Tentunya ada. Bagaimana kita terus memberikan edukasi terhadap masyarakat mengetahui hukum dan regulasi yang ada di Kota Bogor. Ini terus kita lakukan dengan sosialisasi yang diberikan. Terakhir, apa harapan Anda sebagai direktur LSM Lanskip? LSM Lanskip ini notabene masih sama dengan yang lain. Tapi, Alhamdulillah kami selalu konsisten dari aspek-aspek kajian. Kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari Pemkot Bogor melalui Kesbangpol sebagai organisasi yang produktif dan aktif untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam hal ini kami memberikan berbagai terobosan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, infrakstruktur hingga lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Kami juga berharap keberadaan kami bisa dilibatkan pemerintah untuk memberikan masukan kepada stakeholder saat membuat peraturan daerah (perda). Sebab, di Kota Bogor ini masih banyak PR yang harus dibenahi. Mulai dari segi tata ruang kota yang sejauh ini cukup amburadul, Perda Sepadan Sungai yang masih banyak dilanggar dan lahan terbuka hijau yang dimanfaatkan perumahan.(rez/py)