METROPOLITAN - Empat belas tahun Mulyadi Alwi Joron aktif sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Bogor. Kini, penghobi touring motor ini menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ciseeng. Mulyadi memiliki target bersama komisioner lainnya untuk mewujudkan pemilu berkualitas di wilayah Ciseeng. Lantas gagasan seperti apa yang dimilikinya? Berikut wawancara Harian Metropolitan bersama pria kelahiran 23 Juli ini: Sejak kapan Anda aktif sebagai penyelenggara pemilu? Awalnya saya ini mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsern di bidang politik dan demokrasi. Lalu, saya dipercaya menjabat sebagai Ketua PPK Ciseeng pada tahun 2004. Kemudian, tahun 2008 saya menjabat sebagai Ketua Panwascam Ciseeng hingga sampai saat ini. Jauh sebelumnya saya juga aktif di keorganisasian kemahasiswaan dan kepemudaan. Apa yang melatarbelakangi Anda mau berkecimpung di penyelenggara pemilu? Dari dulu saya ini senang berorganisasi dan menambah wawasan. Kemudian, saya juga senang bertemu dan memiliki teman baru. Termasuk, saya sosok yang haus akan ilmu-ilmu baru, apalagi pada saat penyelenggaraan pemilu aturan yang digunakan cenderung berubah. Maka, ketiga hal itulah alasan kenapa saya mau tetap berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu. Lalu, gagasan Anda sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan seperti apa? Masyarakat ini kan perlu dan wajib diberdayakan pengetahuannya tentang politik, demokrasi dan kepemiluan. Tujuannya, agar masyarakarat tidak lagi menganggap pemilu itu hanya sebatas rutinitas lima tahun sekali, artinya hanya sekedar mencoblos tanpa tahu makna dan hakikat pemilu. Maka, masyarakat harus diberikan pendidikan politik oleh kita. Selain untuk mewujudkan pemilu berintegritas, tetapi juga harus berkualitas. Pemilu berkualitas itu harus semua pihak yg terlibat memiliki integritas, baik penyelenggaranya, partai politik dan masyarakat pemilihnya. Karena itu satu kesatuan yang utuh. Contoh pendidikan politik yang Anda berikan seperti apa? Kita berikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak politik warga negara, kepartaian dan lain sebagainya. Termasuk mengenai aturan main kepemiluan. Bahwa, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan para peserta pemilu dan pemilih. Termasuk tahapan-tahapan yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian, apakah ada target lainnya untuk mewujudkan pemilu berkualitas? Ada dan kita lebih konsern untuk mengajak masyarakat pemilih aktif menjadi pengawas pemilu atau dengan kata lain pengawasan partisipatif. Kita lakukan saat memberikan pendidikan politik tadi. Tujuannya, masyarakat ikut mengawasi tahapan pemilu dan ketika ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan peserta pemilu atau pihak lain bisa dilaporkan kepada kami untuk kami tindaklanjuti. Intinya, kami ingin masyarakat itu cerdas, paham dan tegas ketika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Lantas, ajakan Anda kepada masyarakat seperti apa? Tahap kampanye ini sebentar lagi akan dimulai. Dimana, masa-masa rawan money politik itu sering terjadi di masyarakat. Kami berharap para pemilih menjauhi hal tersebut. Karena uang yang didapat tidak seberapa atau tidak berbanding dengan masa depan bangsa. Artinya, warga jangan terkecoh dengan memilih calon yang tidak berintegritas karena memakai uang untuk mendulang simpati masyarakat. Belum lagi masyarakat bisa dijerat pidana pemilu jika terbukti, kan kasian, karena ketidaktahuan berujung di pengadilan. Berikutnya sekarang sedang dipampang DPT pemilu di masyarakat, diharapkan masyarakat aktif untuk melihat apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika belum laporkan ke Panwaslu desa kami.(khr/d/ rez)
