METROPOLITAN - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Annas Rasmana, mengajak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sebab, layanan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam perkembangan UMKM dari segi mempermudah akses permodalan. ”Saat ini di Kota Bogor sudah bisa memanfaatkan IUMK untuk legalitas pelaku UMKM. Jadi, mereka tak perlu lagi bikin PT atau CV. Cukup satu lembar IUMK,” kata Annas di Balai Kota, Senin (3/12).
Ia menjelaskan, IUMK bisa didapat di seluruh kecamatan Kota Bogor. ”Satu hari pengurusan dan gratis di kecamatan. Kami berusaha mempermudah, karena UMKM merupakan salah satu pemberi kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Dengan memberikan kemudahan dalam kepengurusan IUKM, diharapkan para pelaku UMKM bisa dengan mudah memperoleh pinjaman modal pada bank. Sebab, prinsip IUKM adalah prosedur sederhana, keterbukaan informasi bagi pelaku usaha dan adanya kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.
Saat ini, kata Annas, jumlah UMKM di Kota Bogor tercatat ada 23.000 pelaku usaha. Didominasi sektor kuliner 60 persen, kerajinan 30 persen dan 10 persen sisanya batik dan sektor kreatif lainnya. Tidak itu saja, fokus Pemkot Bogor terhadap pemberdayaan UMKM juga ditunjukkan dengan menggelar berbagai pelatihan.
”Sesuai arahan Pak Wali Kota, pelatihan harus bersifat kekinian dan melihat peluang di pasar. Jadi harus dikemas secara milenial, network, jingle iklan, desain kemasan, fotografi, bahasa Inggris. Kita menuju ke era milenial. Bahkan, kami juga rutin melakukan pelatihan ekspor agar UMKM Kota Bogor siap menghadapi perdagangan bebas,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyebut, pihaknya terus berupaya menggenjot PAD melalui sektor informal, terutama UMKM. ”Kami melihat potensi UMKM di Bogor sangat besar dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi dengan semua stakeholder. Jadi, kami membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti kamus, perusahaan, perbankan untuk mendorong UMKM ini naik kelas,” kata Bima.
Ia menambahkan, memprioritaskan UMKM ini bukan sekadar untuk menambah PAD, tetapi juga meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. (*/rez/py)
