METROPOLITAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggelar Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Royal, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (18/7). Ada enam kelurahan di Kota Hujan yang ikut hadir menjadi peserta lokakarya tersebut.
”Lokakarya ini merupakan program Kementerian PUPR yang sudah diluncurkan sejak 2016 dan sudah ditetapkan 269 Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Bogor,” kata Asisten Administrasi Umum Setdakot Bogor, Achsin Prasetyo.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tentu siap bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Kotaku ini. Bahkan, pihaknya tak hanya melibatkan dinas terkait, tapi juga semua unsur elemen masyarakat. Mengingat pada lokakarya ini harus dihasilkan strategi terbaik dalam mempercepat wujudnya Kotaku di Kota Bogor. ”Jadi, peserta dari kelurahan harus mampu melakukan pendekatan atau penyusunan strategi,” ujarnya.
Achsin menjelaskan, dari data di Bappeda Kota Bogor tercatat ada 17 kawasan kumuh yang sudah di-SK-kan Wali Kota Bogor. Meski begitu, ia tetap menghimbau data tersebut dikaji atau di-update kembali, mengingat sudah banyak langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan Kotaku.
”Beberapa di antaranya program RTLH dengan anggaran hampir Rp84 miliar dan sudah diterima hampir 10.000 rumah, ada program jalan lingkungan di Dinas Perumkim, program sanitasi layak, pembangunan jamban dan program naturalisasi Ciliwung,” ujarnya.
Sekadar informasi, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.(*/ rez/py)
