METROPOLITAN – Keberadaan pengamen, anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) nyatanya mulai dirasa mengganggu ketertiban umum oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, sudah mulai memberlakukan Gerakan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah mencoba menggandeng semua lapisan masyarakat dan juga stakeholder untuk mengatasi permasalahan sosial.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bogor, Dian Muldiansyah, menerangkan bahwa dengan dipasangnya spanduk larangan mengamen yang saat ini berfokus pada delapan titik wilayah, diharapkan bisa mengurangi keberadaan para pengamen, anjal dan PMKS. “Itu memang sifatnya larangan. Yang namanya pengamen itu dilarang sesuai dengan Perda no.7 tentang kesejahteraan sosial,” katanya saat dihubungi Metropoliran, kemarin.
Dinsos sendiri mencatat ada total kurang lebih 320 pengamen, anjal dan PMKS yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga peran serta masyarakat bisa membantu untuk mengurangi keberadaan para pengganggu ketertiban umum yang ada di Bumi Tegar Beriman. “Kami mencatat, fokus utama para anjal dan pengamen ini ada di Simpang PDAM Kahuripan, Simpang CCM, Sentul, Pasar Cibinong, flyover Cileungsi, Gadog, Cisarua dan Dramaga,” paparnya.
Sejauh ini pihaknya masih kesulitan untuk melakukan penegakan ataupun rehabilitasi untuk para PMKS dan pengamen jalanan. Sebab, Dinsos belum memiliki rumah singgah untuk menampung para pengamen ataupun anak punk. “Untuk mereka yang sudah keluar dari batas usia anak-anak biasanya berkomunitas. Disitulah kami membutuhkan peran serta masyarakat untuk membantu merehabilitasi mereka agar tidak lagi mencari nafkah di jalanan,” tandasnya. (cr2/b/els)
