METROPOLITAN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, ke­marin. Dalam pertemuan itu, dibahas juga beberapa per­soalan yang berkaitan dengan HAM di Kota Hujan, mulai dari isu Gereja Kristen Indo­nesia (GKI) Yasmin dan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Komisioner Komnas HAM, Mochammad Choirul Anam, mengatakan, ada dua komit­men yang diupayakan di­bangun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait per­soalan HAM. Di antaranya komitmen membangun ma­syarakat bertoleransi serta komitmen Pemkot Bogor dalam menyelesaikan berba­gai kasus yang berkaitan dengan HAM. “Tidak banyak pemerintah daerah yang berkomitmen seperti ini. Itu niat positif lah. Karena Kota Bogor ada bebe­rapa masalah kaitan HAM yang isunya menjadi sorotan, bukan cuma konsumsi masyarakat lokal, nasional, tapi juga man­canegara,” katanya. Ia menuturkan, Komnas HAM mendorong komitmen dari pemkot dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. Pihaknya pun memberikan masukan dalam upaya meny­elesaikan masalah tersebut. Salah satunya intens berdialog membangun komunikasi. “Bangun toleransi jadi tugas Pemkot Bogor. Sebab, ada ka­tegori kalau mau jadi Kota Ra­mah HAM. Nah, penyelesaian dua masalah tadi bisa jadi in­dikator,” ujarnya. Selain tentang dua kasus itu, Choirul melanjutkan, pemkot juga akan coba membuat sis­tematis sikap toleran di Kota Bogor, termasuk PNS. Jika itu berhasil bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam men­ciptakan iklim toleran. Sementara itu, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya, mengatakan, upaya mengubah stigma Kota Bogor menjadi kota toleran sangat tidak mudah. Langkah pertama political pemimpin, kedua di aturan butuh koordi­nasi apakah diksi yang dican­tumkan dalam aturan sudah cukup kuat untuk dibumikan semua. Ketiga dari kegiatan-kegiatan. Keempat, komitmen anggaran secara jelas dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang jadi leading sector-nya. ”Toleran itu harus dijadikan keyakinan, karena latar belakang orang berbeda-beda. Ini bukan soal pencitraan atau hanya dicantumkan ke RPJMD. Kalau masalah HAM selesai bisa men­ghilangkan stigma Kota Bogor sebagai kota intoleran. Bahkan bisa menginspirasi kota lain,” pungkasnya.(*/rez/py)