METROPOLITAN - Sebanyak 46 pasangan suami-istri (pasutri) dan pengantin mengikuti nikah massal dan isbat. Kegiatan yang digagas Kerukunan Warga Bogor (KWB) Kota Bogor itu berlangsung di ruang Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor, akhir pekan lalu. Sebagian besar dari pasutri itu sudah lama me­nikah, namun belum memi­liki buku nikah dan bebera­pa diantaranya sudah me­miliki anak. Penyerahan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sen­diri diserahkan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya. Sekretaris KWB Kota Bogor Anita Primasari Mongan men­gatakan, peserta yang mendaf­tar isbat dan nikah massal sebetulnya ada seratus pasut­ri. Namun setelah diverifi­kasi pengadilan agama, hanya 46 pasutri yang memenuhi syarat. “Ada 44 pasutri yang memenuhi syarat mengikuti isbat nikah dan dua pasutri melangsungkan nikah biasa. Mereka semua dari Kota Bo­gor,” katanya kepada Metro­politan, Sabtu (16/11). Ia mengaku gagasan ini ter­cetus ketika wanita yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor 2019-2024 itu menda­pati beberapa warga merasa kesulitan mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan. Mereka pun meminta KWB memfasilitasi untuk ke peng­adilan agama. Peserta sangat antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti acara tersebut ka­rena ingin tercatat dalam dokumen kependudukan. Sebab ketika tidak memiliki buku nikah sebagai dokumen sah negara, sambungnya, mereka kesulitan saat mem­buat paspor. ”Ada juga yang sudah punya anak besar-besar, tapi belum punya akta kelahiran. Kalau orang tua nggak ada bukti itu, di akta ditulisnya anak ibu. Nah, kan mereka nggak mau,” ucapnya. Tak cuma tahun ini, jelas Anita, rencananya kegiatan itu menjadi program tahunan KWB Kota Bogor. Anita juga menargetkan jumlah peserta tahun depan bisa bertambah lebih banyak dari tahun ini. “Kami berharap seratus pasut­ri bisa kami fasilitasi, dari pendaftaran 200 pasutri,” ujar politisi Partai Demokrat itu. Di tempat yang sama, Bima Arya menyambut baik langkah upaya yang dilakukan KWB terhadap warga Kota Bogor sebagai langkah untuk tertib administrasi kependudukan. Pihaknya ingin mereka juga punya hak untuk memperoleh berbagai layanan. ”Lalu tercatat secara resmi, bisa punya KK (Kartu Kelu­arga, red), bisa punya BPJS, intinya ke arah sana. Terma­suk pencatatan kependudukan. Makanya kita gerak terus. Tiap tahun dari Kemenag dibantu pemerintah. Sekarang ada dibantu KWB,” kata Bima. Ia juga sangat senang kegia­tan tersebut dilaksanakan di balai kota, yang disebutnya sebagai ’rumah untuk warga’. ”Sukanya warga, sukanya kita, bahagianya warga, ba­hagianya kita,” tutup pria 46 tahun itu. (ryn/b/rez/run)