METROPOLITAN - Seba­nyak 51.725 jiwa yang terdiri dari 26.692 laki-laki dan 25.033 perempuan di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, bakal dikarantina sis­tem wilayah. Hal tersebut lantaran merebaknya wabah Covid-19. Penanggung Jawab Gugus Depan Covid-19 Kecamatan Rancabungur Ishak Mairu menjelaskan data tersebut terhimpun dari 206 RT, 55 RW di wilayah seluas 2269,55 hek­tare yang tersebar di tujuh desa se-Kecamatan Ranca­bungur. Saat ini, sambung Ishak, pihaknya terus mendata warga yang berdomisili di wilayah tersebut dengan me­libatkan peran setiap gugus depan. Baik di tingkat keca­matan, desa hingga tingkat RT dan RW. Menurutnya, akan ada pem­batasan (karantina, red) wi­layah antar-desa untuk me­minimalisasi penyebaran Covid-19. Para gugus itu ber­tugas menyosialisasikan ke­pada setiap warga, termasuk memeriksa tamu yang berkun­jung ke setiap rumah warga yang berasal dari luar Ranca­bungur. “Untuk saat ini alham­dulillah tidak ditemukan warga yang positif Covid-19. Tapi langkah ini menjadi anti­sipasi,” terangnya kepada Met­ropolitan, Kamis (2/4). Ishak menjelaskan penda­taan yang dilaksanakan yaitu setiap pekerjaan masyarakat yang sedang dilakukan saat ini, baik sopir angkutan, ojek pangkalan, ojek online, pen­gusaha, buruh harian lepas dan lainnya. “Laporannya kami kirimkan setiap hari ke Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Hal ini guna mengetahui perkembangan masyarakat di Kecamatan Rancabungur. Kalaupun disi­nyalir kedapatan warga yang terpapar dapat langsung di­antisipasi dengan membawa orang tersebut ke unit kese­hatan untuk mendapatkan perawatan secepatnya,” be­bernya. Tak hanya itu, pi­haknya (muspika, red) juga memantau masyarakat yang pulang kampung dari tem­patnya bekerja di luar Kabu­paten Bogor. Hal itu, men­urutnya, sangat penting. Terlebih mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan orang tersebut. “Muspika terus ber­gerak. Terus merangsek. Tu­juannya tidak terjadi penye­baran pandemi membahaya­kan,” paparnya. Di sisi lain, terjadinya wabah ini membuat laju perputaran ekonomi terganggu. Untuk itu, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 akan dialihkan untuk bencana kedaruratan Covid-19. (yos/b/feb/run)