METROPOLITAN - Berbagai gejolak yang terjadi kaitan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor menarik perhatian banyak pihak, mu­lai dari persoalan data pene­rima hingga distribusi di la­pangan. Direktur Lembaga Pemer­hati Kebijakan Publik (LPKP) Rahmatullah juga ikut me­nyorotinya. Ia menyebut penyaluran bansos harus cepat dan tepat sasaran serta akurat. Jika tidak, bansos ma­lah akan menambah akar permasalahan di tengah ma­syarakat hingga konflik hori­zontal. Apalagi dalam keada­an seperti ini, semua merasa terkena dampak Covid-19 dan semua serba susah. ”Tapi yang punya ke­wenangan harus tetap men­data dengan cara memilih dan memilah siapa yang benar-benar membutuhkan dengan sesuai surat edaran. Dengan cara data yang ter-update bot­tom up, yang dilaporkan dari tingkat RT, ke RW, ke desa, bahkan perlu juga me­libatkan para relawan Covid-19 di tingkat RT sampai desa, sampai ke kabupaten, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Kaupaten Bogor yang harus siap,” katanya kepada Metro­politan, kemarin. Ia menilai seharusnya data yang ter-update bottom up harus sudah selesai dan cara kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini Dinsos, harus tersistema­tis. Jika tidak, akan sangat lama dan semrawut. ”Bayang­kan saja, jika Dinsos harus meng-input data secara ma­nual se-Kabupaten Bogor, kapan beresnya? Yang ada di masyarakat keburu chaos,” tutur pria yang akrab disapa Along itu. Selain itu, sambungnya, ba­nyak kepala desa (kades) yang kecewa karena data yang disodorkan ke Pemkab Bogor tidak masuk secara sempur­na. Apalagi realita di lapangan berbeda dengan yang sudah pemerintah desa sodorkan. Jelas ini berdampak buruk bagi kades dan lapisannya bahkan sampai ke tingkat ketua RT. ”Bupati harus se­gera evaluasi jajarannya, agar hal ini mampu memberikan solusi yang terbaik untuk ma­syarakatnya semua,” pintanya. Sebelumnya, Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mengusul­kan untuk membentuk Pani­tia Khusus (Pansus) Covid-19. Pansus ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan saat pembagian bantuan so­sial (bansos) kepada warga terdampak virus corona. Wakil Ketua DPRD Kabupa­ten Bogor, Agus Salim, mem­benarkan kemungkinan pem­bentukan Pansus DPRD Co­vid-19. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membicarakan hal itu dengan anggota dewan dari berbagai fraksi untuk mendengar berbagai per­timbangan. ”Ya kita akan bicarakan itu di Badan Mu­syawarah (Bamus) DPRD. Insya Allah hari ini, itu agen­danya,” katanya. Pembentukan pansus ini, menurutnya, tak lepas dari beberapa syarat. Di antaranya usulan dari fraksi-fraksi, ter­masuk pembicaraan per­timbangan perlu tidaknya Pansus Covid-19. ”Nanti di­bicarakan, pertimbangan-pertimbangan. Ya karena pansus kan tak lepas dari syarat berupa usulan fraksi. Kita lihat saja,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (ryn/c/feb/run)