Rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama pandemi virus corona atau Covid-19 tetap berjalan terus menuai kritikan. KETUA Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menilai relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), tak terke­cuali asal China untuk bebas masuk ke Indonesia. Faktanya, ia melanjutkan, beberapa waktu lalu saat pe­nerapan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Ma­syarakat, TKA asal China di­beri keistimewaan masuk Indonsia. “Ini kan jelas tidak adil. Di satu sisi aturan PSBB ini be­gitu ketat untuk rakyat sen­diri, di sisi lain justru longgar bagi orang asing. Jadi jangan sampai muncul kesan relaksa­si ini memberi ruang atau semacam karpet merah bagi TKA China. Sebab sudah ba­nyak bukti dan laporan ada­nya TKA China yang terus masuk ke Indonesia melalui bandara atau pelabuhan di luar Jawa,” kata Hardjuno saat bakti sosial di kompleks ke­diaman Almarhum Kiai Kho­liq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5). Dalam baksos ini, HMS Cen­ter membagikan 3.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Cilebut, Kabupaten Bogor. Menurut Hardjuno, pelong­garan PSBB ini agak aneh. Sebab, berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif Covid-19, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai. “Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antarlembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibu­tuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyara­kat mulai kehilangan keper­cayaan kepada keseriusan pemerintah,” terangnya. Hardjuno menilai relaksasi ni mengonfirmasikan kega­gapan pemerintah menghada­pi pandemi ini. Terlebih ke­bijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat. “Jadi alang­kah bijak jika perubahan ke­bijakan didasarkan sepenuh­nya pada pertimbangan kese­hatan,” ulasnya. Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Sebab, rencana pelong­garan PSBB ini lebih banyak mudaratnya ketimbang man­faatnya. Relaksasi justru di­anggap akan membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah. “Hal ini menguatkan du­gaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona. Sepertinya pemerintah sudah kehabisan akal dalam men­gatasai wabah Covid-19,” jelas Hardjuno. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, me­minta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. Hal ini penting dilakukan agar tujuan utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat, benar-benar terwujud. “Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa-grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat,” tegasnya. Selain itu, mantan Kapuspen Kejagung itu mengimbau aparat keamanan yang ber­tugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ke­tat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar-masuk, terutama be­rasal dari negara pandemi virus corona seperti China. Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai harapan. “Pemerintah harusnya mem­batasi pergerakan warga ne­gara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi ma­syarakatnya sendiri dengan PSBB. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun,” tan­dasnya. (*/fin/run)