METROPOLITAN - Visi In­donesia Maju yang diusung pemerintahan Joko Widodo hanya bisa diwujudkan dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang lahir dari proses pendidikan berkualitas. Sebagai prasyarat, pendi­dikan berkualitas membutu­hkan guru-guru berkualitas yang lahir dari lembaga pen­didikan guru berkualitas pula. Jika sudah begitu, re­vitalisasi pendidikan guru dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Alumni Uni­versitas Pendidikan Indone­sia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita saat menyambut ra­tusan peserta webinar bertajuk ‘Reformasi LPTK untuk Pen­didikan Bermutu’ yang dip­rakarsai IKA UPI dalam pe­ringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, Selasa (12/5). Karena itu, Enggartiasto Lukita mendesak pemerintah agar berani menertibkan LPTK abal-abal. Langkah itu men­jadi bagian dari upaya men­jadikan pendidikan berkua­litas untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan bekal SDM unggul di dalamnya. Tanpa LPTK yang notabene produsen guru berkualitas, maka perbaikan pendidikan Indonesia mustahil bisa di­wujudkan. Sudah saatnya LPTK berbenah diri dan keluar dari zona nyamannya. “Saya ingin bicara dengan sangat terang. Benahi dulu LPTK! Dalam artian, Pak Dir­jen tolong melaporkan ke­pada Mas Menteri harus ada keberanian untuk menghen­tikan atau mentutup LPTK abal-abal itu. Tentukanlah parameternya. Kita harus berani melawan arus. Kita harus berani. Karena kalau tidak, sulit rasanya kita untuk berbenah diri,” tegas Enggar, sapaannya. Selain menyoroti kebera­daan LPTK unqualified alias abal-abal, Enggar juga meng­kritik PPG yang menempat­kan sarjana pendidikan pada posisi yang sama dengan sarjana nonkependidikan. Menurutnya, mempersam­akan sarjana pendidikan dan nonkependidikan dalam ke­giatan PPG merupakan keke­liriuan. Sarjana pendidikan, tegas Enggar, sudah terlebih dahulu ditempa ilmu-ilmu pendidikan selama perkuali­han. Proses itu seolah-olah tidak ada artinya ketika saat PPG dipersamakan dengan lulusan nonkependidikan. “S1 nonkependidian itu sama pangkatnya dengan S1 pendidikan guru. Dia sama-sama melakuan satu proses pelatihan untuk layak menga­jar menjadi guru. Nggak ada bedanya dengan sertifikat dengan lulusan S1 yang lain. Tidak ada bedanya dengan yang LPTK abal-abal tadi. Kami tidak ingin membeda­kan antara LPTK negeri dan swasta. Ada banyak juga LPTK swasta yang bagus. Tapi yang abal-abal tadi kelewat ba­nyak,” tegas penerima gelar doktor kehormatan bidang pendidikan kewirausahaan dari UPI itu. Lebih dari sekadar berbenah diri, mantan Menteri Perda­gangan Kabinet Kerja itu meminta LPTK terus mela­kukan inovasi. LPTK harus menjawab tantangan dunia yang terus berubah. Tanpa itu, LPTK akan makin terting­gal dari perguruan tinggi reguler. Di bagian lain, Enggar meng­ingatkan kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan pada pengembangan po­tensi murid harus turut mem­pertimbangkan banyak aspek. Proses belajar berkualitas membutuhkan prasyarat tidak mudah. Selain ketimpangan kualitas guru, daya dukung daerah juga berbeda-beda. “Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa. Apa­kah seluruh daerah bagian dari repubik ini sudah puya akses yang sama? Karena harusnya teknologi infor­masi ini harus terjangkau sampai pelosok. Apakah te­naga pendidik kita sudah sama kualitasnya? Saya sadar sepenuhnya bukan semata-mata tugas Kemendikbud, tapi tugas kita semua untuk bisa berubah dan merefor­masi diri. Saya percara refor­masi LPTK untuk pendidikan bermutu. Tetapi persayaratan ini harus kita penuhi,” tandas aktivis mahasiswa generasi 1970-an itu. Webinar menghadirkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidi­kan dan Kebudayaan Repu­blik Indonesia Iwan Syahril, Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Peren­canaan Pembangunan Na­sional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­penas) Amich Alhumami, Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UPI Solehud­din, dan guru berprestasi tingkat nasional dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya Ai Tin Sumartini. (be/ar/feb/run)