METROPOLITAN - Gugus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19 Pusat mengelu­arkan Surat Edaran (SE) yang mengatur jam kerja menjadi dua gelombang untuk wi­layah Jabodetabek. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menilai SE tersebut sebagai solusi untuk tetap menjaga jarak saat ma­syarakat hendak berangkat kerja. ”Itu merupakan so­lusi untuk tetap menjaga social distancing,” terang Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) kepada wartawan. AY menuturkan, pekerja yang bepergian dalam wak­tu bersamaan, membuat antrean berjubel di sejumlah moda transportasi. Penum­pukan penumpang tersebut, membuat imbauan jaga jarak jadi tidak diterapkan. ”Ka­rena keberangkatan pekerja serentak, membuat penum­pukan penumpang di mana-mana,” katanya. Pemkab Bogor telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020 untuk mengu­atkan aturan dari SE Gugus Tugas Pusat di Kabupaten Bogor. Ade Yasin mengatakan, aturan jam kerja di wilayah­nya masih menerapkan 50 persen pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pergantian sif. Seperti diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19 Pusat kem­bali mengeluarkan SE ter­kait Covid-19. SE kali ini mengatur soal jam kerja menjadi dua gelombang un­tuk wilayah Jabodetabek. Surat Edaran itu bernomor 8 Tahun 2020 tentang Pen­gaturan Jam Kerja pada Adap­tasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari Covid-19 di Jabodetabek. Juru Bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers, Ming­gu (14/6), menyebutkan, SE ini keluar berdasarkan pen­galaman jam sibuk di moda transportasi umum. Jam kerja yang diatur di SE ini menjadi dua gelombang. Jam kerja ini diharapkan bakal menjadi solusi kepa­datan di transportasi umum. ”Di dalam SE tersebut akan dibagi menjadi 2 tahapan awal mulai kerja dan tentu­nya akan berimplikasi pada akhir jam kerja. Kita berha­rap seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, BUMN maupun swasta akan meng­gunakan 2 tahapan,” jelas Yuri. ”Tahap pertama atau gelom­bang pertama akan memulai pekerjaan mulai 07:00 sam­pai 07:30 WIB. Diharapkan dengan delapan jam kerja, maka akan mengakhiri pe­kerjaannya di jam 15:00 sam­pai 15:30 WIB. Tahap kedua 10:00 sampai 10:30 sehingga diharapkan mengakhiri jam kerja 18:00 sampai 18:30 WIB,” sebut Yuri. Pemerintah berharap kan­tor-kantor tetap membole­hkan kelompok rentan ter­papar Covid-19 bekerja dari rumah atau WFH. Kelompok rentan yang dimaksud ada­lah para pegawai yang punya penyakit komorbid. ”Misalnya pada pekerja yang memiliki penyakit komorbid. Pegawai atau pekerja dengan hipertensi misalnya, peker­ja dengan diabetes, dengan kelainan penyakit paru ob­struksi menahun diharapkan masih bisa diberikan kebi­jakan bekerja di rumah. De­mikian juga untuk pekerja lansia diharapkan juga masih bekerja di rumah,” kata Yuri. (de/feb/py)