METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor me­nargetkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon III dan IV memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada 2022 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Taufik mengatakan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan kewa­jiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pelaku PBJ harus bersertifikasi. ”Bahkan ke depannya nanti yaitu paling lambat 31 Desem­ber 2023 para pelaku PBJ yaitu PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan tidak cukup hanya memiliki sertifi­kat keahlian PBJ, namun juga harus memiliki sertifikat kom­petensi PBJ seperti yang dia­manatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6). Untuk menuju target di 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Per­wali) Nomor 50 Tahun 2020 perubahan atas Perwali 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/ Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Ling­kungan Pemkot Bogor tanggal 18 Juni 2020 dan Perwali No­mor 51 Tahun 2020 perubahan atas Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor tanggal 18 Juni 2020. ”Di Perwali 16 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (2) tertulis Peja­bat Administrator yang telah menduduki jabatan adminis­trator sebelum berlakunya Perwali ini wajib lulus serti­fikasi paling lambat 30 Juni diubah menjadi wajib lulus paling lambat 31 Desember 2022,” katanya. Di Pasal 3 Ayat (3) Pejabat Administrator tidak lulus se­telah jangka waktu enam bu­lan maka tidak diberikan TPP tetap sampai lulus sertifikasi PBJ diubah menjadi apabila Pejabat Administrator tidak lulus sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) maka tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus sertifikasi. Perubahan di Pasal 3 Ayat (6) wajib lulus sertifikasi se­bagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Administrator yang akan pensiun sampai 31 De­sember 2023. Sementara un­tuk jabatan pengawas, di rumusan awal Pasal 4 Ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan pengawas se­tara Eselon IVa wajib lulus sertifikasi paling lambat 31 Desember 2020 diubah men­jadi Ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam jabatan peng­awas setara Eselon IVa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Ayat (1a) bagi PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib lulus sertifi­kasi paling lambat satu tahun sejak menduduki jabatan pengawas setara Eselon IVa. Ayat (2) pejabat pengawas setara Eselon IVa sebagai­mana dimaksud pada Ayat (1) yang telah menduduki jabatan pengawas sebelum berlakunya Perwali ini wajib lulus sertifikasi paling lambat 31 Desember 2020 diubah menjadi paling lambat lulus sertifikasi 31 Desember 2022. Di ayat (3) apabila Pejabat Pengawas tidak lulus setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ma­ka tidak diberikan TPP tetap selama enam bulan diubah menjadi apabila Pejabat Pengawas tidak lulus sertifi­kasi setelah jangka waktu pada Pasal 2 maka tidak di­berikan TPP tetap sampai lulus sertifikasi. (*/feb/run)