METROPOLITAN - Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, me­nyerahkan secara simbolis Bantuan Stimulan Peruma­han Swadaya (BSPS) ke­pada 500 kepala keluarga yang berdomisili di Kota Bogor. Penyerahan BSPS Kota Bogor Tahun 2020 itu berlangsung di aula kantor Wali Kota Bogor pada Kamis (9/7). “Semoga bantuan ini mem­berikan manfaat dan berkah bagi para penerimanya. Terlebih lagi dalam masa pandemi Covid-19 ini ten­tunya banyak masyarakat yang terdampak secara eko­nomi maupun sosial. Ka­rena itu, pemerintah seha­rusnya memperbanyak bantuan-bantuan seperti ini karena dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Neng Eem. Anggota DPR RI yang ter­pilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor dan Ka­bupaten Cianjur itu me­nyebut program aspirasi BSPS di Kota Bogor tersebut telah diberikan tiga tahun berturut-turut. Dimulai pada 2018 sebanyak 200 unit, 2019 1.790 unit dan tahun ini 500 unit. “Sehingga total BSPS Kota Bogor yang telah diserahkan sebanyak 2.490 unit, yang meliputi enam kecamatan dan 68 kelurahan, dengan jumlah nominal bantuan Rp43,575 miliar,” papar Neng Eem. Pada kesempatan yang sama, Neng Eem juga me­nyerahkan secara simbolis program aspirasi lainnya, yaitu program Tembok Pena­han Tanah (TPT) atau turap kepada Ma’had Nurul Fata yang berlokasi di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, pimpinan Habib Hasan Al Alatas. Ni­lai programnya Rp9 miliar dan dianggarkan pada 2020. Program lainnya untuk Kota Bogor yang diaspira­sikan Neng Eem adalah Program Kotaku yang ber­lokasi di tiga kelurahan, masing-masing senilai Rp1 miliar, dengan nilai total Rp3 miliar. Kotaku meru­pakan salah satu program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya Kemen­terian PUPR, bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat untuk melaku­kan perbaikan kualitas kawasan permukiman ku­muh di perkotaan. Terkait BSPS, terdapat dua kategori penerima bantuan yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PRBS). Bantuan PKRS senilai Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp15 juta untuk upah kerja. PBRS mendapatkan jatah bantuan senilai Rp35 juta yang terdiri dari komponen bahan bangunan Rp30 juta dan upah kerja Rp5 juta. Syarat penerima BSPS adalah Warga Negara Indo­nesia yang sudah berkelu­arga dan memiliki atau menguasai tanah dengan hak yang sah, belum me­miliki rumah atau memi­liki dan menempati rumah satu-satunya tetapi tidak layak huni. Selain itu juga belum pernah memperoleh bantuan yang sama atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lain­nya. Sementara itu, penghasi­lan yang dimiliki harus ku­rang dari atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya mem­bentuk kelompok untuk membuat pernyataan tang­gung renteng. (rez/run)