METROPOLITAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor tengah berfokus pada pelayanan pemenuhan data dokumen kependudukan, baik secara online maupun offline. Kejar tayang ini pun dilalui beragam inovasi program kerja, hingga pemberian diskon pembayaran sepuluh persen di Taman Safari Indonesia (TSI) dan di Gramedia Cibinong City Mall (CCM). Kepala Seksi Kerja Sama Ino­vasi Pelayanan (Kasi KIP) Dis­dukcapil Kabupaten Bogor Awit Wulandari menuturkan, dua pihak swasta (TSI dan Gram­edia, red) ini sebelumnya sudah menyepakati kerja sama dengan Disdukcapil terkait diskon pem­bayaran bagi wisatawan yang hendak ke TSI dan bagi warga yang akan membeli buku-buku yang dijual di Gramedia CCM. “Syaratnya harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Setelah itu, diskon pembayaran bisa diterapkan. Untuk pem­buatan KIA sendiri berdasarkan usia nol hingga 17 tahun kurang satu hari. Pembuatannya bisa langsung ke kantor Disdukca­pil Kabupaten Bogor, termasuk bisa mendaftarkan diri via on­line (informasi lanjutan di IG @disdukcapil.bogorkab, dis­dukcapil.bogorkab.go.id),” kata Awit kepada Metropolitan, Kamis (8/10). Pegawai Negeri Sipil (PNS) angkatan 2010 itu melanjutkan, saat ini Disdukcapil juga tengah memproses Anjungan Dukca­pil Mandiri (ADM) yang nanti­nya akan berfungsi mencetak (print, red) dari pembuatan KK, KTP dan KIA dengan cara me­masukkan alamat gmail, barcode dan tersedianya nomor telepon WhatsApp untuk pelayanan dari Disdukcapil. “Untuk ADM ini masih pro­ses. Insya Allah dalam waktu dekat bisa dioperasikan. Lo­kasinya nanti akan ditempat­kan di kantor Disdukcapil dan Cibinong Mall. Tujuan ADM ini untuk mempercepat pe­layanan bagi warga yang hendak membuat KK, KTP dan KIA itu sendiri,” ujar PNS Golong­an 3C itu. Alumnus UNPAD itu menam­bahkan, program lainnya yang sedang dijalankan yakni Pe­layanan Langsung Kependu­dukan Sapa dan Melayani Warga (Peluk Samawa, red). Inovasi ini lebih mengarah pada pelayanan langsung je­mput bola (offline, red). Ter­masuk menyasar empat wi­layah desa yang masuk pada kategori prasejahtera (desa tertinggal, red) yang khususnya untuk pemenuhan data doku­men kependudukan. “Empat desa ini tersebar di Kecamatan Tanjungsari, Tenjo, Jasinga. Ini tugas kami dan se­belumnya sudah diperintahkan langsung Sekda Kabupaten Bogor untuk pemenuhan do­kumen ini. Tujuannya agar warga di sana lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Ru­tilahu), bantuan sosial (bansos), termasuk untuk mempermudah dalam pengurusan BPJS,” be­bernya. Sementara itu, pihaknya juga tengah melangsungkan hu­bungan kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan cepat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses pencarian data. “Program ini merupakan tu­runan langsung dari pemerin­tah pusat, melalui regulasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemen­dagri), yakni untuk membuka data wireless terpusat. Bisa dimanfaatkan OPD kaitan layanan yang khususnya bisa diakses dalam sistem online. Misalkan saat ada orang men­gurus perizinan dan diminta data, yang biasanya manual dengan adanya hak akses ini lebih cepat. Dan ini sangat mempermudah, tidak mem­perlambat pelayanan,” pung­kasnya. (yos/c/feb/run)