METROPOLITAN - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah IX tengah merealisasikan Sertifikasi Kompetensi Produsen Hor­tikultura. Kepala UPT Wilayah IX Rika Roamer menjelaskan saat ini Wilayah IX membawahi Ke­camatan Cibinong, Sukaraja, Babakanmadang, Bojong­gede dan Tajurhalang. ”Sedang kami fokuskan untuk pem­buatan sertifikasi. Semoga berjalan baik untuk kelompok lainnya,” tuturnya kepada Metropolitan, Senin (2/11). Adapun, sambung Rika, produsen dan pengedar benih merupakan komponen yang paling menentukan dalam kualitas produksi tanaman. ”Karena itu, produsen dan pengedar benih tidak sem­barang orang bisa melakukan­nya. Produsen harus memi­liki sertifikasi kompetensi sebagai produsen benih hor­tikultura, lalu menjadi pen­jual bibit pun harus memi­liki sertifikasi kompetensi sebagai pengedar benih hor­tikultura,” bebernya. Kelompok Tunas Hijau Su­kahati dan Taruna Tani Bogor Milenial Farmer di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, menyadari pentingnya sertifi­kasi kompetensi produsen dan pengedar benih hortikultura. Dengan adanya sertifikat ini, langkah mereka untuk ber­jualan benih hortikultura menjadi panjang. Selain bisa menjangkau pemasaran dalam negeri, juga bisa luar negeri (ekspor, red). ”Alhamdulillah per 16 Oktober 2020 seba­nyak 19 petani bibit Suka­hati sudah memiliki sertifikat kompetensi pengedar benih hortikultura, sedangkan satu orang lainnya memiliki ser­tifikasi kompetensi sebagai produsen benih hortrikultura,” terangnya. Sertifikasi ini melindungi petani dan penjual bibit hor­tikultura dan menjamin bahwa yang dijual petani adalah benar adanya, berkualitas dan bagus. ”Bukan tanaman abal-abal, pohon induknya telah disertifikasi dan keahlian su­dah teruji. Petani dan peng­edar benih di kelompok Tunas Hijau Sukahati dan Bogor Milenial Farmer merupakan petani yang sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN dan ter­daftar di BPSB Provinsi Jawa Barat,” jelasnya. Proses sertifikasi ini mem­butuhkan persyaratan foto­kopi KTP pemohon, NPWP, surat keterangan domisili usaha, peta lokasi kebun dan lapak dagang. Termasuk surat permohonan mengajukan sertifikat, surat kesanggupan untuk mengedarkan benih/bibit bermutu dan surat per­nyataan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. ”Dengan modal ini, petani/penjual bibit bisa mempero­leh sertifikat sebagai pengedar benih/bibit. Sebagai infor­masi, dalam bahasa hortikul­tura tidak dikenal adanya penjual bibit, tetapi adanya pengedar benih hortikultura,” tandasnya. (yos/c/feb/run)