METROPOLITAN - Rapat Kerja Sekretaris Daerah (Sek­da) Kota Bogor Syarifah So­fiah ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor kembali dilaks­anakan. Kali ini giliran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor yang didatangi di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Rabu (18/11). Kepala Bappeda Kota Bogor Hanafi mengatakan, Bappeda fokus pada tiga hal, yakni Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD), Tata Ruang dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Di 2020-2021 ini, Bappeda sudah mempunyai sembilan agenda besar. Sebut saja revisi RPJMD 2019-2024, Revisi Perda RTRW, rencana induk ketahanan keluarga, kajian batas wilayah, kajian penataan Stasiun Bogor. ”Bogor berkebun, koordinasi bedah kampung, konvergen­si stunting, musrenbang dan penyusunan RKPD 2022,” be­ber Hanafi. Di tempat yang sama, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah menyebut ada dua hal yang ia amati dari kepemimpinan Bima-Dedie, yakni keinginan membangun perubahan Ko­ta Bogor dan keinginan mem­berikan pelayanan kepada masyarakat. Tak ayal, PR yang harus se­gera diselesaikan yakni Re­visi Perda RTRW. Mengingat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak bisa berbuat apa-apa jika Revisi Perda RTRW belum disahkan. Pasalnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor akan menurun jika tidak ada pembangunan baru. Semen­tara para investor juga menunggu Revisi Perda RTRW selesai. ”RTRW mutlak kita kebut. Kalau sudah selesai sosialisa­sikan ke investor dan peng­embangan perumahan. Ka­rena dengan adanya pembangu­nan, ada ekonomi yang masuk. Kalau sudah ada pembangu­nan infrastruktur atau fisik PDRB akan meningkat dan pendapatan meningkat,” ujar Syarifah. Syarifah menuturkan, selain memikirkan RTRW, juga harus bersama-sama memikirkan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru atau wilayah pembangunan baru. Kota Bo­gor ini, tengah kotanya men­jadi kota heritage yang tidak boleh diubah karena ada nilai sejarah. Pusat ekonomi atau pembangunan baru bisa di­sebar di wilayah lainnya yang memiliki potensi. (*/feb/run)