METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor ber­sama Forkopimda sepakat memperpanjang kebijakan Ganjil-Genap di Kota Bogor. Kebijakan yang sempat dite­rapkan dua akhir pekan lalu itu memang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Terutama sektor ekonomi. Mengulas untung-rugi hing­ga efektivitas kebijakan ter­sebut bagi mobilitas warga dan kasus Covid-19 di Kota Bogor hingga siasat pengu­saha untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, Kelompok Kerja Wartawan (Pokwan) DPRD Kota Bogor pun menggelar diskusi publik dalam kegiatan Podcast SO­WAN, di ruang Pokwan DPRD Kota Bogor, Rabu (17/2). Diskusi itu menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang juga koordi­nator Komisi IV DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, serta perwakilan dari pengusaha yakni Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bogor dr Yuno Abeta Lahay. Pada diskusi yang akan di­tayangkan secara utuh ke­pada publik tersebut dipandu Ketua Pokwan DPRD Kota Bogor, Aldho Herman, yang menanyakan berbagai hal. Di antaranya terkait efektivitas Ganjil-Genap, dampak ke­pada masyarakat, dampak terhadap sektor ekonomi, dan menerima masukan dari ma­syarakat yang diwakili Wakil Ketua DPRD Jenal Mutaqin. Pada kesempatan itu, Bima Arya Sugiarto menjelaskan tentang konteks penerapan kebijakan Ganjil-Genap ka­rena angka kasus Covid-19 Kota Bogor sempat mencapai puncak. Untuk itu, perlu ada strategi untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Dari berbagai pilihan kebija­kan, di antaranya penerapan Ganjil-Genap. “Karena kalau kita telaah data, menunjukkan bahwa klaster pertama adalah klas­ter keluarga. Kedua adalah klaster dari luar kota. Jadi intinya adalah warga yang punya mobilitas keluar kota atau masuk ke dalam Bogor, menulari keluarga. Sehingga (kasus, red) keluarga meledak, jadi kuncinya adalah menekan mobilitas,” papar Bima Arya. Menurutnya, Ganjil-Genap salah satu dari 13 kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bogor untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Bima Arya pun mengklaim kebijakan tersebut berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan. “Data menunjukkan pada 6 Februari kasus di Bogor men­capai puncak 180 per hari, 15 Februari kemarin turun men­jadi 105. Belum pernah ter­jadi sebelumnya penurunan kasus secara signifikan di masa pandemi Kota Bogor. Kedua, jadi pertama mobilitas berkurang, kedua, laju positif juga berhasil ditekan,” beber­nya. Terkait dampak terhadap ekonomi, Bima Arya mene­gaskan bahwa Ganjil-Genap bukanlah Lockdown, sehing­ga masyarakat masih bisa menjalankan mobilitas. Asal sesuai kebijakan Ganjil-Genap. Apalagi saat ini kebijakan Ganjil-Genap hanya berlaku pada hari Sabtu dan Minggu, itu pun hanya pada pukul 09:00 hingga 18:00 WIB. Di lokasi yang sama, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan bahwa kebijakan Ganjil-Genap sang­at memberi pengaruh terhadap tingkat kunjungan hotel. Ter­lebih pada minggu kedua saat akhir pekan minggu lalu. Ketika mendengar infor­masi kebijakan Ganjil-Genap diperpanjang, para hotel pun putar otak dengan meman­faatkan Ganjil-Genap sebagai konten atau item promosi. “Sejak kemarin diperpanjang itu muncul kreativitasnya, justru identitas atau item Ganjil- Genap dijadikan teman-teman menjadi sebuah promosi. Contoh promo Ganjil-Genap di tanggal ganjil harga ganjil, di tanggal genap harga genap. Dan ada ini lebih gila lagi, bagi mobil yang bisa lolos Ganjil-Genap di tanggal gan­jil dapat diskon ekstra bisa lolos bisa ekstra angle promo karena kita promo diskon habis-habisan,” jelasnya. Terkait keamanan dan ke­nyamanan serta kebersihan di dalam hotel, Yuno, memas­tikan bahwa standar hotel sudah sesuai dengan sertifi­kasi kementerian dalam ben­tuk CHSE. Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin menyoroti beberapa hal. Di antaranya mengenai sosiali­sasi dan edukasi soal kebija­kan Ganjil-Genap, vaksinasi Covid-19 dan data Covid-19. Jenal menilai masyarakat le­bih takut kepada aturan da­ripada terhadap Covid-19 itu sendiri. “Karena dari dulu pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi serta sosialisasi tidak berpengaruh dan terus mero­ket. Malah mereka berkeru­mun. Nah, kali ini ketegasan Polri dengan Ganjil-Genap sanksi atau denda, dan bisa sampai kena denda, ke depan­nya ini bukti bahwa warga lebih takut terhadap aturan bukan karena Covid. Faktanya ya, ketika Ganjil-Genap ini ya penurunan angka lalu lintas di Bogor cukup lengang,” ka­tanya. Ia juga berharap kebijakan Ganjil-Genap tersampaikan kepada masyarakat, Ganjil- Genap tidak hanya inovasi di awal-awal. Ganjil-Genap bu­kan rekayasa atau skenario pimpinan atau Forkompinda, tapi ini upaya yang ternyata berhasil karena memang se­lama ini belum pernah ada capaian yang positif terhadap penurunan angka Covid-19 di Kota Bogor. Terkait data Covid-19, Jenal juga meminta ada paparan yang jelas terkait jumlah penambahan orang yang ter­kofnirmasi positif. Di antara­nya adalah penjelasan be­rapa jumlah kasus positif dari orang yang melakukan swab di hari yang sama. “Kan kita nggak tahu jadi ukuran penurunan angka Covid itu publik harus betul-betul paham dan mengerti bukan data yang asal-asalan, tapi yang memang secara statistik dinas kesehatan tim Gugus Tugas Covid dan lain lain saya harap masyarakat bisa prihatin terhadap laju Covid ini. Semoga mudah-mudahan opsi yang bisa di­jadikan penyeimbang antara kesehatan tetap kita lindungi, usaha tetap berjalan,” pungkas Jenal. (ryn/run)