METROPOLITAN - Pemerintah masih terus menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Maret 2021. Program BST tersebut bagian dari pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Hingga Maret 2021, PT Pos Indonesia telah menyalurkan 98 persen dana BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ”Progres penyaluran BST selama 2021 mencapai 98 persen di seluruh wilayah Indonesia. Target kita hingga April bisa tersalurkan 100 persen,” ujar Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rahmad Djoemadi, Senin (29/3). Faizal Rahmad Djoemadi mengatakan, BST adalah sebuah instrumen penting untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kehadiran PT Pos Indonesia bukan sekadar memberikan penawaran jasa untuk distribusi dana, tetapi juga bagian dari kerja sosial dan pelayanan untuk masyarakat. “Kita memastikan 100 persen sampai ke tangan KPM. Tim satgas bekerja keras dalam memonitor penyaluran bantuan,” kata Faizal. Faizal menyadari bahwa proses pendistribusian BST yang panjang menyita sumber daya dan menjadi tantangan tersendiri. Namun, itu bukanlah sebuah kendala. Sebab, PT Pos Indonesia terus mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. “Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional,” imbuhnya. Rincian penyaluran BST pada 2021 yakni untuk wilayah I (Sumatera dan Jawa barat) tersalurkan kepada 7,1 juta KPM dari alokasi 7,2 penerima. Total anggaran Rp2,1 triliun. Wilayah II (Kalimantan, Jawa Tengah, NTB, dan NTT) yang menerima sudah mencapai 7,3 juta dari 7,5 juta penerima yang dialokasikan dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun. Wilayah III (Jawa Timur, Sulawesi, dan Papua) tersalurkan kepada 4,4 juta KPM dari 4,5 yang dialokasikan dengan total anggaran Rp1,3 triliun. BST merupakan bagian dari program Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021 yang nilainya mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar USD 49,6 miliar. Program (PC-PEN) pada 2021 mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan perusahaan, dan insentif bisnis. Menko Perekonomian Airlangga hartanto mengatakan, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memanfaatkan momentum transformasi ekonomi. “Pemerintah akan fokus memulihkan kepercayaan konsumen dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan vaksinasi. Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp619,33 triliun,” kata Airlangga dalam laman resmi Kemenko Perekonomian. (jp/feb/run)