METROPOLITAN - Ketua Himpunan Petani dan Peter­nak Milenial Indonesia (HPP­MI), Aldi Supriyadi, memin­ta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan sektor pertanian dan peterna­kan sebagai prioritas pemu­lihan ekonomi. Menurutnya, untuk mendongkrak sektor tersebut diperlukan inter­vensi pemerintah. ”Harapan kami agar ang­garan pemulihan ekonomi digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, asu­ransi produk pertanian, dan juga penanganan pascapanen komoditas pertanian,” ung­kapnya di acara diskusi ber­tajuk ’Uji Aji Pancakarsa Pu­lihkan Ekonomi di Tengah Pandemi’ yang digelar Kelom­pok Wartawan (Pokwan) De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Kabupaten Bogor, kemarin. Aldi mengapresiasi pemerin­tah dan DPRD yang mengalo­kasikan anggaran sebesar Rp520 miliar untuk sektor pemulihan ekonomi di 2022. Dari jumlah tersebut, Rp392 miliar digunakan untuk pro­gram Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk mening­katkan kualitas infrastruktur desa. ”Potensi perdesaan adalah pertanian. Karena itu, anggaran Samisade mestinya untuk menggerakkan sektor ekonomi bidang pertanian,” katanya. Aldi menilai sektor perta­nian, kehutanan, dan perika­nan masih tumbuh positif di tengah hantaman pandemi. Pada akhir 2020, kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Bogor sebesar Rp12,73 triliun atau 5,39 persen dari total PDRB 2020 sebesar Rp236,15 triliun. Kontribusi tersebut masih tumbuh positif diban­ding 2019 sebesar Rp12,47 triliun atau 5,26 persen dari total PDRB. Namun, lanjutnya, pertum­buhan positif sektor perta­nian masih belum memberi­kan dampak positif terhadap pendapatan petani. Biaya produksi yang mahal, serta harga berbagai komoditas yang fluktuatif menjadikan petani sering mengalami kerugian. ”Karena itu, pemerintah dari pusat hingga daerah harus intervensi kebijakan dan ang­garan yang memprioritaskan pemulihan ekonomi sektor pertanian,” ujarnya. Aldi juga menyoroti tentang regenerasi petani. Menurutnya, dari sektor pertanian hanya menyerap 3,91 persen dari jumlah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. ”Yang memilih sektor pertanian jumlahnya sangat sedikit, ya­kni hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang. Arti­nya, bisnis pertanian kita belum menarik minat kaum milenial,” tuturnya. Data BPS menyebut jumlah angkatan kerja pada 2020 se­besar 2.342.939 angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.073.315 orang atau 45,81 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Semen­tara yang memilih wirausaha sebanyak 592.089 orang atau 25.27 persen dari total angka­tan kerja yang terserap. Adapun yang memilih sektor perta­nian jumlahnya sangat sedikit, yakni hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang. Di tempat yang sama, Bu­pati Bogor, Ade Yasin, me­nyebut upaya pemerintah untuk meningkatkan kese­jahteraan petani salah satunya dengan gerakan beli beras petani lokal. Ia bahkan telah meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras Carita Makmur sebesar 5kg per bulan yang merupakan beras dari petani di Kecama­tan Sukamakmur. ”Tahun 2020, ASN membeli 847,5 ton dengan harga yang membuat petani tersenyum,” imbuhnya. Untuk 2021, Ade Yasin me­nargetkan beli beras petani sebanyak 850 ton. Program di sektor pertanian lainnya adalah menerbitkan Kartu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program tersebut sudah berjalan. Dan pada 2020, realisasi 2.020 hektare sawah petani telah diasuransi. Pe­merintah menargetkan seba­nyak 5.000 hektare pada 2021. (eka/run)