METROPOLITAN - Bupati Bogor Ade Yasin menjabarkan latar belakang diluncurkannya program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) saat diwa­wancarai secara eksklusif oleh RRI Bogor, di Pendopo Bu­pati Bogor, Cibinong, Senin (6/12). Menurutnya, walaupun ada bantuan berupa bantuan sosial (bansos) dan bantuan tunai lainnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi perlu cara lain untuk pemulihan ekonomi. “Angka kemiskinan di masa pandemi meningkat. Pada 2020, selain bansos juga ada langkah pemulihan ekonomi berupa bantuan-bantuan tu­nai, baik untuk UMKM, juga untuk yang terkena PHK. Te­tapi uang itu begitu saja. Be­gitu dikasih, sudah selesai sampai di situ. Penduduk Kabupaten Bogor itu banyak sekali. Kemungkinan tidak terkaver semua, sehingga ba­nyak yang merasa tidak dip­erhatikan karena tidak keba­gian. Sehingga tidak cukup ditangani hanya dengan Ban­sos. Karena berapa pun ban­sos yang kita turunkan ini tidak akan cukup,” kata Ade Yasin. Ia mengaku harus punya strategi pemulihan ekonomi. Kabupaten Bogor bersebela­han dengan Ibu Kota Jakarta, juga dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Karena itu, jangan sampai infrastruktur desa di Kabupaten Bogor tidak ter­perhatikan. Meski berstatus desa, tetapi penanganan in­frastrukturnya harus sama dengan kota. “Akhirnya kami mengang­garkan Samisade ini dalam pemulihan ekonomi. Jadi membangun infrastruktur untuk pemulihan ekonomi. Karena di desa ini kan ba­nyak yang akhirnya tidak kerja karena masa pandemi. Bagaimanapun ketika pan­demi ini selesai, masyarakat akan bertanya, ‘Bupati kerja­nya apa sih! Ngurusin Covid tapi infrastruktur nggak dibe­nahi’. Berarti keduanya harus jalan. Penanganan Covid harus jalan, pembangunan infrastruktur juga harus jalan,” ungkapnya. Ade Yasin menyebut ada sebagian pendapat di masy­arakat bahwa seolah-olah kepala desa (kades) mendapat uang dari Samisade. Padahal, uang itu untuk membangun infrastruktur desa. Terpenting adalah transparansi pengelo­laan anggaran. Dana itu hanya untuk membiayai infrastruk­tur yang dibangun sesuai peraturan bupati. “Program Samisade ini ha­rus diamankan semua pihak. Kalau kita lihat, hanya satu miliar (rupiah, red) per desa, mungkin itu tidak terlalu be­sar. Tapi jika ada 416 desa, jadi Rp416 miliar. Itu uang yang sangat besar, sehingga perlu pengamanan yang ketat, penanganan yang aman. Peng­gunaannya tidak boleh hanya karena keinginan kades saja, harus dibahas di forum mu­syawarah desa biar semua masyarakat terlibat,” tegasnya. Selain dalam pemulihan ekonomi, Ade Yasin juga me­nyebut bahwa Samisade dip­eruntukkan mengurangi peng­angguran. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruk­tur, tetapi juga mengangkat semua indeks ekonomi yang ada di Kabupaten Bogor. Semua tergantung kades, bagaimana memanfaatkan Samisade dengan tepat, cermat, dan cerdas. (*/eka/run)