METROPOLITAN - Komisi I DPRD Kota Bogor meng­gelar rapat kerja dengan Ba­dan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor untuk menindaklanjuti pembaha­san aset dan perencanaan pembangunan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Kamis (27/1). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima, diikuti ang­gota Komisi I DPRD Kota Bo­gor Mahpudi Ismail, Akhmad Saeful Bakhri dan Mulyadi. Sedangkan BKAD dipimpin Sekretaris BKAD Evandhy Dahni beserta jajaran. Dalam rapat tersebut, Sa­frudin Bima menyampaikan bahwa tujuan rapat kerja ini untuk menentukan lokasi pembangunan kantor Bawa­slu Kota Bogor, dengan meng­gunakan aset milik Kota Bogor. “Bawaslu merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan dan sudah seharusnya lembaga tersebut memiliki kantor yang repre­sentatif. Sehingga kami harap BKAD Kota Bogor bisa mem­berikan solusi lokasi pembangunan kantor Bawa­slu Kota Bogor,” kata pria yang akrab disapa SB itu, Kamis (27/1). Menurutnya, sebagai instru­men penting dalam demo­krasi di Indonesia, Bawaslu Kota Bogor membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Bogor. Sehingga ia ber­harap dana hibah yang se­lama ini sebesar Rp300 juta untuk bawaslu, bisa diting­katkan menjadi Rp500 juta dalam bentuk aset untuk menunjang kinerja Bawaslu. “Keberhasilan pemilu di sebuah negara berangkat dari instrumen yang baik. Sehingga, Komisi 1 akan men­dukung anggaran Bawaslu Kota Bogor untuk mempu­nyai kantor yang layak dan anggaran yang bisa memak­simalkan pelaksanaan bawa­slu dalam berbentuk aset,” tegas SB. Menanggapi hal itu, Sekre­taris BKAD Evandhy Dahni mengaku pihaknya sudah salah satu aset bangunan Pemkot Bogor untuk membangun kantor Bawaslu. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan survei lapangan untuk me­mastikan lokasi dan kseiapan bangunan untuk dijadikan kantor Bawaslu. “Kami sudah menyiapkan salah satu asetnya yang se­belumnya merupakan gedung sekolah. Mudah-mudahan saat nanti kami melakukan survei, DPRD Kota Bogor bisa ikut,” tutup Evan. (ryn/ eka/run)