METROPOLITAN - Bupati Bogor Ade Yasin ikuti Sosiali­sasi Pendaftaran Tanah Siste­matis Lengkap (PTSL) secara virtual bersama Menteri Agra­ria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dalam membantu menyele­saikan terkait masalah per­tanahan, baik aset masyarakat, pemerintah daerah, dan sta­keholder agar aset pertanahan menjadi lebih tertib, di Ruang Rapat I Setda, Kamis (27/1). Secara virtual, Menteri ATR/ BPN RI Sofyan A Djalil men­gungkapkan bahwa berbagai tantangan dan distorsi perma­salahan pertanahan di daerah. Untuk itu perlu peran pemerin­tah pusat dalam hal ini Ke­menterian ATR/BPN RI untuk terus perbaiki pelayanan ke­pada seluruh daerah, sehing­ga mekanisme penyelesaian soal pertanahan di setiap dae­rah lebih baik lagi. “Terima kasih dan apresiasi kepada kepala daerah baik gubernur dan bupati/wali kota yang telah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama sehingga pengeluaran sertifikat bisa berjalan secara sangat baik dan cepat,” ujarnya. Sofyan mengaku sedang melakukan program desa len­gkap di seluruh Indonesia dalam menciptakan pendaf­taran seluruh tanah secara lengkap. Saat ini sudah ribuan desa terutama di Jawa telah menjadi desa lengkap, artinya setiap persil tanah yang ada di desa tersebut sudah didaf­tarkan, dengan demikian ba­tas desa jadi jelas, tidak ada lagi sengketa batas desa se­hingga data pertanahan di desa jadi sangat bagus. “Sebanyak 32 kabupaten/ kota termasuk Pemda DKI te­lah melakukan desa lengkap secara house to house, berko­laborasi dengan Kementerian ATR/BPN RI, sehingga trans­aksi jual beli bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat, bahkan kita akan menuju ke elektronik. Untuk itu bagi dae­rah yang belum melakukan desa lengkap secara house to house, kami minta bupati/ wali kota bisa mendorong Bap­penda di wilayahnya masing-masing agar mewajibkan untuk melakukan house to house BPHTB dengan kami,“ pintanya. Sofyan juga mengaku saat ini sangat serius ingin mendaf­tarkan aset-aset pemerintah daerah. Sebab selama ini ba­rangkali tidak terdaftar dengan baik sehingga banyak aset pemda yang hilang karena administrasinya tidak baik. “Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mem­bantu masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder supaya aset pertanahan menjadi lebih tertib,” pungkasnya. (*/eka/ run)