METROPOLITAN - Seba­nyak 1.400 pondok pesantren di Kabupaten Bogor yang tidak memiliki pendidikan formal didorong menerapkan satuan pendidikan muadalah atau pendidikan khas pesantren. Langkah ini diambil Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TPPS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Bumi Tegar Beriman. Anggota TPPS Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar men­gatakan, rata-rata lama seko­lah di Kabupaten Bogor saat ini berada di angka 8,31 tahun. Masih jauh lebih rendah di­banding angka rata-rata lama sekolah secara nasional, ya­kni 8,54 tahun. Angka 8,31 tahun juga masih jauh dari yang ditargetkan Bupati Bogor Ade Yasin mel­alui program Karsa Bogor Cerdas, yaitu 8,61 tahun pada 2023. “Ketika semua pondok pesantren yang tidak memi­liki pendidikan formal sudah berstatus muadalah, akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupa­ten Bogor. Karena setiap lu­lusan (pesantren, red) terca­tat sebagai peserta didik di dalam sistem,” ujar pria yang karib disapa Gus Udin, Kamis (17/3). Ketua Bidang Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor itu juga menduga salah satu penyebab minimnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor karena banyak lulusan pondok pesantren yang belum berstatus muadalah. Sehing­ga, lulusannya tidak tercatat telah menempuh pendidikan resmi. Gus Udin menjelaskan sa­tuan pendidikan muadalah merupakan program pendi­dikan resmi yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Ke­menterian Agama RI. Untuk itu, ia mendorong pondok pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal untuk bekerja sama dengan PKBM sekitar wilayahnya serta membentuk Satuan Pen­didikan Muadalah sebagai­mana ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019. “Langkah ini juga merupa­kan salah satu dari sembilan poin yang menjadi rekomen­dasi TPPS Kabupaten Bogor kepada bupati Bogor untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah,” terangnya. Adapun sembilan rekomen­dasi yang dimaksud yakni, pertama, penetapan rata-rata lama sekolah tingkat kecamatan dan desa. Kedua, kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25–55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun dengan meningkatkan peran pemerin­tah desa serta ketua RT dan RW. Ketiga, membentuk tim atau satgas tingkat kabupaten, ke­camatan dan desa untuk men­goptimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD). Keempat, memberikan penghargaan atau awarding untuk kecama­tan dan desa yang mencapai angka rata-rata lama sekolah tertinggi. Kelima, mendorong pondok pesantren yang memiliki pen­didikan formal untuk beker­ja sama dengan PKBM sekitar wilayahnya serta membentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana ketentuan Un­dang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Keenam, mendorong dunia usaha dan industri untuk me­ningkatkan tarap karyawannya secara berjenjang. Ketujuh, optimalisasi peran lembaga pendidikan, organisasi pro­fesi pendidik dan dunia usa­ha, serta melakukan gerakan satu guru lima siswa atau satu orang tua asuh untuk lima siswa. Kedelapan, memaksimalkan peran Ormas dan Majelis Ta’lim untuk mendorong anggotanya melanjutkan Pendidikan melalui Paket A, B dan C. Ter­akhir, mewajibkan belajar sembilan tahun untuk pe­merintah desa, mulai dari perangkat desa, hingga, RT dan RW. (fin/eka/run)