METROPOLITAN - Pemkab Bogor segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren. Hal itu bertujuan memperkuat ek­sistensi pondok pesantren, sehingga pemerintah daerah bisa memfasilitasi penyelen­ggaraan kegiatan di pesantren, baik peningkatan kualitas maupun mutu pendidikannya. Demikian yang disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Jumat (8/4). Ade Yasin mengatakan, Per­da Pondok Pesantren ini akan segera diterbitkan karena merupakan amanat Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan. Ade Yasin menyebut di Ka­bupaten Bogor terdapat kurang lebih total 1.365 pendidikan pesantren yang terdiri dari pondok salafiyah sebanyak 829 pesantren, pondok pe­santren modern sebanyak 528, dan muadalah enam pesan­tren. Keberadaan ponpes tersebut tentunya memiliki hak yang sama seperti lem­baga-lembaga lainnya dan memerlukan regulasi dan payung hukum. Selain sebagai memperkuat Karsa Berkeadaban, harapan lain dengan diterbitkannya Perda Pesantren ini akan ber­dampak pada naiknya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor. Pemerin­tah daerah mendorong pon­dok pesantren, baik modern maupun salafiyah, menerap­kan pendidikan satuan mua­dalah sebagaimana keten­tuan UU Nomor 18 Tahun 2019. “Pemda Bogor juga mendo­rong pondok pesantren di Kabupaten Bogor menerapkan sistem pendidikan muadalah sebagaimana amanat UU No­mor 18 Tahun 2019, sehingga santri-santrinya bisa terdaftar sebagai peserta didik. Dan kehadiran Perda Pesantren ini dapat memperkuat hal tersebut,” terang Ade Yasin. (*/eka/run)