METROPOLITAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melakukan rapat mem­bahas masalah kesejahteraan para penyuluh pertanian. Dalam rapat tersebut, ang­gota Komisi IV DPR RI Ravin­dra Airlangga mengatakan, ke depannya diusulkan para penyuluh akan diberikan ke­pastian berupa kontrak kerja yang mengikat dengan konsep pengangkatan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ravindra menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mengapresiasi kinerja para penyuluh yang telah berjuang keras di la­pangan di tengah pandemi C o ­vid- 19. ”Jadi tenaga penyuluh kami ini luar biasa, ba­hkan dalam kondisi Co­vid 19. Saat mereka belum mendapatkan masker atau hand sa­nitizer, para penyuluh pertanian ini tetap melaks­anakan tugasnya dengan baik di l a ­pangan. Dimana banyak pe­tugas di sektor lain bekerja secara daring tapi mereka harus ke lapangan dan menga­wasi langsung kinerja para petani yang mereka bina. Jadi banyak perjuangan me­reka yang perlu kami apre­siasi,” kata Ravindra di depan ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (11/7). Ke depan, sambung Ravin­dra, para penyuluh diupaya­kan akan mendapatkan ke­pastian kontrak kerja bersama pemerintah. Dimana saat ini para penyuluh yang berada di bawah pengawasan Ko­misi IV DPR RI bekerja se­cara sukarela. ”Para penyuluh pertanian harus mendapat status yang jelas dan juga kesehatannya lebih terperhatikan,” ucap Ravindra. Dalam memperjuangkan hak para penyuluh pertanian, Ko­misi IV DPR RI akan berkoor­dinasi dengan Komisi II agar bisa merekomendasikan ke kementerian terkait demi me­nindaklanjuti hasil rapat yang dilakukan Komisi IV DPR RI. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan tenaga peny­uluh, jelas Ravindra, ke depan­nya bisa dibuat peraturan tu­runan untuk mengakomodsai kepentingan para penyuluh yang sudah mengabdi. ”Jadi ada kombinasi antara hukum legalitas, dan juga mungkin koordinasi. Jadi un­tuk rapat hari ini kami akan koordinasi dengan Komisi II. Namun karena pertanian adalah mitra kerja Komisi IV, jadi dibawa kami terlebih da­hulu,” pungkas wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Bogor itu. (far/c/eka/run)