METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor me­matangkan rencana ngaspal­nya berbasis kendaraan listrik di Kota Bogor. Di antaranya, pengadaan bus hingga mobil dinas berbasis listrik. Namun, rencana tersebut tidak akan terlaksana pada tahun ini. Sebab, terkendala proses penganggaran. Se­hingga, paling cepat rencana pengadaan kendaraan listrik baru terealisasi pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, peng­adaan kendaraan listrik di Kota Bogor sebagai langkah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kendaraan berbasis listrik. Termasuk Peraturan Menteri Perhu­bungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang ken­daraan berbasis listrik. Pihaknya pun menyiapkan berbagai rencana agar Kota Bogor siap dalam menerap­kan inpres tersebut. Salah satunya pengadaan bus list­rik, yang mulai dikomunika­sikan dan dipetakan bersama Perumda Transportasi Pa­kuan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. “Kita sudah koordinasikan. Kami jembatani Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dengan pihak ketiga, dimana satu bus milik PTP akan diu­bah menjadi bus listrik,” ka­tanya. Awalnya, pihaknya sudah berencana membeli bus list­rik pada Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. Sayangnya, proses adminis­trasi dan waktu pengadaan disebut tidak mencukupi. “Saya minta itu harus e-katalog prosesnya. Kita nggak berani (kalau tidak e-katalog, red) karena mahal ya. Satu unit itu sekitar Rp3,3 sampai Rp3,6 miliar,” jelasnya. “Cuma waktunya nggak mungkin. Karena saat mulai pesan, makan waktu sampai 26 minggu. Padahal (angga­ran, red) perubahan itu mak­simal delapan pekan sampai November. Jadi tahun ini kita breakdown dulu,” imbuh Danjen, sapaan karibnya. Selain bus listrik, Kota Bo­gor juga berencana menga­dakan kendaraan dinas list­rik. Baik untuk operasional Dishub, mobil dinas untuk wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah (sekda). “Kalau kami paling untuk kendaraan patroli. Nah, un­tuk mobil dinas pimpinan, itu ada di bagian umum setda. Untuk pak wali, pak wakil (wali kota), atau sekda, kita sudah nyari-nyari. Mis­alnya Hyundai. Tapi kalau nggak ada e-katalog-nya ya kita nggak berani. Kita mau lewat e-katalog. Kalau terse­dia, ya kita bisa beli satu atau dua mobil. Yang jelas ren­cana itu sudah kita siapkan,” tutup Danjen. (ryn/eka/run)