METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan disemi­nasi audit stunting tingkat Kabupaten Bogor 2022. Hal itu guna mempercepat pen­urunan angka stunting mel­alui Rencana Aksi Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), dengan pen­dekatan keluarga berisiko stunting pada aksi ketujuh konvergensi yang diseleng­garakan di Ruang Rapat Bu­pati Bogor, Senin (7/11). Diseminasi audit stunting di Kabupaten Bogor dilaks­anakan berdasarkan Peratu­ran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Per­cepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024, kemudian Pera­turan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Na­sional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peng­gunaan Dana Bantuan Ope­rasional Keluarga Berencana Tahun 2022. Menindaklanjuti hal terse­but, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim PPS Kabupaten Bogor Nomor 463/0724-DP3AP2KB tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Bogor Tahun 2022, untuk memper­cepat penurunan stunting di Kabupaten Bogor dengan target 14% di 2024. Plt Bupati Bogor Iwan Se­tiawan meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa lebih serius dan mendukung aksi penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. Bila perlu penanganannya dila­kukan seperti penanganan Covid-19 yang diperkuat pe­ran Satuan Gugus Tugas (Sat­gas) Penanganan Stunting di Kabupaten Bogor. “Penanganan stunting ini harus fokus dan serius dila­kukan. Terlebih audit stunting ini merupakan bagian RAN-PASTI. Semua harus mendu­kung dan dilakukan secara bersama-sama agar perce­patan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” ungkap Iwan. Kepala Dinas Pemberday­aan Perempuan Perlindun­gan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be­rencana (DP3AP2KB) Kabu­paten Bogor Nurhayati me­nerangkan, diseminasi audit stunting tingkat Kabupaten Bogor bertujuan mengiden­tifikasi risiko terjadinya stun­ting pada kelompok sasaran, mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan, dan per­baikan tata laksana kasus yang serupa. Kemudian menganalisis faktor risiko terjadinya stun­ting pada baduta/balita stun­ting sebagai upaya pencega­han, penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Lalu memberi­kan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus, serta upaya pencegahan yang harus dila­kukan. “Audit kasus stunting telah kami laksanakan dalam ben­tuk pertemuan sebanyak dua kali dalam satu tahun oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita lakukan identifikasi jumlah kasus penyebab, tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektivitas, serta kendala yang terjadi, merumuskan solusi terhadap permasalahan, eva­luasi hasil tindak lanjut yang bertujuan memberikan re­komendasi bagi tindakan penanganan yang tepat pada kasus stunting,” jelas Nur­hayati. Menurutntya, rangkaian pelaksanaan audit stunting dimulai dengan sosialisasi internal dan penyiapan data, identifikasi sasaran dan iden­tifikasi jumlah kasus faktor dan risiko, verifikasi data ka­sus terpilih, seleksi kasus, melaksanakan kunjungan lapangan dan kajian audit kasus stunting, rekomendasi tim pakar, dan diseminasi. “Pelaksanaan audit stunting di Kabupaten Bogor diawali sosialisasi dan sinkronisasi data dan sasaran yang ber­sumber dari pendataan kelu­arga di 2021 yang sudah di­verifikasi dan divalidasi, disandingkan dengan data Dinkes melalui data EEFGM,” pungkasnya. (*/eka/run)