METROPOLITAN.ID - Demi memaksimalkan produksi bahan baku daur ulang dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bakal setop impor sampah plastik
Menteri LH/BPLH pun mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait penghentian impor sampah plastik tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Deputi Pengelolaan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati.
Baca Juga: Dukungan untuk Aswaja, Calon Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Wakafkan Tanah untuk Gedung Aswaja Center
Menurut Vivien langkah ini diambil untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di Indonesia yang pada tahun 2023 mencapai 56 juta ton, dengan 12 persen dari jumlah tersebut masih diimpor.
Deputi Pengelolaan Limbah Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku daur ulang plastik tanpa mengandalkan impor.
"Mulai tahun 2025, kita akan menghentikan impor sampah plastik. Dengan ekosistem pengelolaan sampah yang tengah dibangun, kami optimis bahan baku daur ulang plastik bisa dipenuhi secara mandiri di dalam negeri," ujar Vivien.
Vivien mengatakan, KLH telah menyusun strategi pengelolaan sampah plastik dari hulu hingga hilir. Langkah awal adalah pemilahan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Selain itu, lanjut Vivien, KLH menargetkan pembangunan 25 ribu bank sampah sebagai tempat pengumpulan sampah terpilah.
Kemudian, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi pemulung yang siap mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku daur ulang dalam negeri.
Baca Juga: 9 Kecamatan di Kabupaten Bogor Krisis Air Bersih, Ady Water Tawarkan Solusi Alternatif
"Sebanyak 70 persen dari pengumpulan sampah plastik saat ini berasal dari pemulung, dan kami telah berkomunikasi dengan dua organisasi pemulung yang siap membantu pengumpulan sampah plastik dalam negeri," ungkap dia.
Vivien mengungkapkan bahwa KLH juga meminta perusahaan importir plastik, terutama yang beroperasi di Sumatera dan Jawa.
