METROPOLITAN.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah ribuan kasus keracunan dilaporkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya 4.711 penerima manfaat menjadi korban keracunan hingga 22 September 2025.
Di tengah polemik tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengkritik kebijakan BGN yang mewajibkan juru masak program MBG harus memiliki sertifikat chef.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Bangun Pagar Rp673 Juta di Lapang Merdeka, Ini Tujuannya
Menurut Irma, aturan tersebut sulit diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Ia menilai pengalaman praktis lebih penting daripada sekadar sertifikat.
"Yang pasti untuk koki harus yang punya pengalaman di catering. Kalau wajib chef, SDM-nya yang susah," kata Irma, Senin (29/09/25).
Politisi asal Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu menekankan bahwa akar masalah bukan pada kualifikasi chef, melainkan lemahnya pengawasan kualitas makanan.
"Kan sebetulnya sudah ada kontrolernya, hanya saja kemarin-kemarin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan para kontroler tidak ahli di bidangnya," ucap Irma.
Baca Juga: Tren Bedah Plastik di Indonesia Terus Meningkat, Didominasi Kalangan Milenial
Namun, pihak BGN tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Wakil Kepala BGN, Nanik S Dayang, menegaskan bahwa sertifikasi penting untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.
"Ya kalau chef kan punya pengetahuan teknik memasak," ujar Nanik.
Ia menjelaskan bahwa kompetensi seorang chef bersertifikat mencakup pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga pemilihan bahan baku yang layak.
"Kapan harus masak, kapan didistribusi, bahan bakunya layak enggak dipakai, dan lain-lain," jelasnya.
