METROPOLITAN.ID - Kritik tajam kembali disuarakan terhadap pemerintah usai bencana banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dalam beberapa pekan terakhir.
Greenpeace Indonesia menilai tragedi kemanusiaan dan ekologis ini tidak sekadar disebabkan cuaca ekstrem, namun merupakan bukti nyata dari kegagalan kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.
Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyampaikan bahwa bencana ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah, terutama kementerian yang memegang kendali dalam perizinan tambang, hutan hingga pengawasan kegiatan industri ekstraktif.
Ia menegaskan, faktor utama yang memperparah kerusakan adalah hilangnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali.
Baca Juga: Benarkah Luhut Binsar Pandjaitan Terlibat dengan Toba Pulp Lestari? Ini Klarifikasi Lengkapnya
“Cuaca ekstrem itu terjadi akibat kebijakan pemerintah yang gagal. Ada kegagalan pemerintah di situ,” ujar Iqbal, merujuk pada kajian dan peringatan yang sudah disampaikan pihaknya sejak satu dekade terakhir namun kerap diabaikan.
Pernyataan Iqbal disampaikan dalam siniar Speak Up bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang kemudian menjadi sorotan publik pada Selasa.
Wilayah seperti Batang Toru, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan disebut Iqbal telah lama mengalami tekanan ekologis yang serius. Masifnya pembukaan kawasan hutan untuk tambang dan industri pulp disebut menjadi pemicu kerentanan ekologis.
Bahkan, ditemukannya kayu gelondongan yang terseret arus banjir mengindikasikan aktivitas pembalakan liar yang luput dari pengawasan.
Menurut Greenpeace, fenomena ini bukan kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut.
Siapa Tiga Menteri yang Harus Bertanggung Jawab?
Iqbal menyebut ada tiga menteri yang memegang peran langsung dalam masalah ini. Ia menilai ketiganya wajib bersikap gentleman, membuka investigasi, dan bertanggung jawab secara politik maupun hukum karena fungsi kementerian dianggap tidak berjalan optimal.
Berikut tiga menteri yang disorot Greenpeace:
1. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan
