Dinilai bertanggung jawab terhadap perizinan dan pengawasan kawasan hutan yang menjadi lokasi pembalakan.
2. Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM
Bertanggung jawab terhadap pemberian izin tambang yang dinilai terlalu masif dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.
3. Hanif Faisol – Menteri Lingkungan Hidup
Memiliki otoritas dalam penerbitan AMDAL dan pengendalian dampak lingkungan yang dinilai tidak efektif meredam risiko bencana.
Baca Juga: Kapan Puncak Arus Mudik dan Balik Libur Natal dan Tahun Baru?
“Ketika ada bencana seperti ini berarti ada fungsi yang tidak bekerja, apakah itu pengawasannya atau pengendaliannya,” jelas Iqbal.
Greenpeace bahkan menduga adanya kelalaian atau pembiaran administratif dalam proses perizinan, sehingga perusahaan yang menggarap sumber daya alam seakan mendapat ruang bebas merusak lingkungan.
Iqbal menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berada pada pelaku usaha, namun juga pejabat yang memberikan izin.
“Masyarakat yang menjadi korban bencana bisa meminta ganti rugi kepada para pengambil kebijakan,” tegasnya.
