METROPOLITAN.ID - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menegaskan komitmen dalam mendorong percepatan digitalisasi desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi tata kelola Pemdes dan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Wasekjen DPP ABPEDNAS Dr. Saepudin Muhtar, M.Sos menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak di era modern, di mana desa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Digitalisasi desa bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, dan masyarakat bisa terlibat lebih aktif," kata dia.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Pengukuhan Pengurus DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) periode 2025-2031, belum lama ini.
Wasekjen DPP yang juga akademisi Universitas Djuanda Bogor itu menambahkan bahwa digitalisasi Desa akan membawa desa lebih mandiri, lebih tranparan, lebih akuntabel dan bersaing ditengah era perkembangan digital.
“Dengan digitalisasi, desa akan lebih mandiri, akuntabel, dan mampu bersaing. Ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran,” tambahnya.
Program ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desa cerdas (smart village) yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) 2025 berlangsung meriah, beberapa waktu lalu.
Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan dukungan penuh atas penguatan kelembagaan BPD di seluruh Indonesia, mulai dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani.
Selain para tokoh tersebut, Rapimnas 2025 juga dihadiri hampir 100 orang pengurus DPP ABPEDNAS dari berbagai latar belakang dan profesi, mulai dari ulama, akademisi, politisi lintas partai, wartawan senior, praktisi media, artis, lawyer, birokrat, hingga anggota BPD dari berbagai daerah.
Pada puncak Rapimnas, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS yang menandai era baru penguatan pembinaan dalam tata kelola desa.
Menurut Burhanuddin, penguatan desa adalah investasi jangka panjang bangsa.
