METROPOLITAN.ID - Pada Selasa (7/11), Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengumumkan keputusan Anwar Usman dipecat dari jabatan.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik dan perilaku hakim secara serius.
Keputusan pemecatan Anwar usman ini berdasarkan pelanggaran prinsip-prinsip Sapta Karsa Hutama yang mencakup ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, independensi, serta kepantasan, dan kesopanan.
Baca Juga: Jadwal Event Jakarta November 2023, Ada Konser Coldplay dan Konser Bring Me The Horizon
Jimly Asshiddiqie, Ketua MKMK, membacakan keputusan ini di Gedung MK, Jakarta, dan mengumumkan bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Sebagai bagian dari sanksi tersebut, Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri sebagai Ketua MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Lebih lanjut, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK, Saldi Isra, untuk memimpin proses penyelenggaraan pimpinan yang baru dalam waktu 2x24 jam setelah pengumuman ini.
Baca Juga: Digelar di SICC Bogor, 15 Ribu Alumni bakal Meriahkan Reuni Akbar 60 Tahun IPB
Keputusan ini dibuat untuk memastikan kelancaran transisi dalam kepemimpinan MK.
Selain itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah.
Larangan ini diberlakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Baca Juga: Kekurangan Kelas, Murid MI Sirojul Huda 2 Mulyaharja Bogor Selatan Terpaksa Harus Bergantian
Keputusan ini merupakan hasil dari 21 laporan yang diterima oleh MKMK mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Selain Anwar Usman, delapan hakim konstitusi lainnya juga dilaporkan dalam kasus ini.