"Pulangkan Pj Bupati Bogor karena dirasa banyak sekali kekeliruan. Kebijakan yang dihasilkan dari buah tangan seorang Asmawa Tosepu selama sembilan bulan dinilai begitu banyak menyayat hati masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor, Al Aziz Jaya Wiguna usai aksi.
Massa aksi juga menyoroti soal penggusuran PKl di kawasan Puncak, Cisarua yang dianggap tebang pilih.
Sebab bangunan Restoran Liwet Asep Stroberi yang juga belum berizin hanya dikenakan denda.
"Di tengah-tengah situasi penggusuran para PKL tersebut, saat itu pula ratusan kepala keluarga harus kembali mengatur ulang dan memikirkan bagaimana kemudian mereka harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya," ungkapnya.
Berikut tuntutan lengkap massa aksi dalam unjuk rasa tersebut:
- Hentikan perilaku serampangan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pj Bupati dalam mengelola Pemkab Bogor.
- Stop Konawe Connection dengan adanya indikasi perilaku purnaisme STPDN di lingkungan Pemkab Bogor.
- Meminta Inspektorat periksa Pj Bupati dalam kegiatan liburan terpimpin yaitu reuni STPDN di Highland Park.
- Meminta Inspektorat audit kegiatan Pj Bupati ke Labuan Bajo.
- Pulangkan PJ Bupati ke Kendari karena membuat kisruh dengan kebijakan penggusuran PKL Puncak Bogor.
- Tidak Becus mengelola persoalan truk tambang di Kecamatan Parungpanjang.
- Pulangkan Pj Bupati ke Kendari karena terindikasi perilaku asusila kepada para ASN Perempuan dengan iming-iming promosi jabatan.
- Pulangkan PJ Bupati ke Kendari karena memaksakan kegiatan pemecahan rekor muri nasi liwet, namun tidak berhasil hingga memarahi para Kades dan Camat.
