"Tidak boleh ada koordinator yang menentukan secara tertulis toko material mana yang harus digunakan," tegasnya.
Banu juga mengkritik pembentukan koordinator yang tidak melibatkan pengurus wilayah setempat.
"Koordinator yang dibentuk tidak mewakili warga secara keseluruhan, dan ada beberapa RW yang tidak dilibatkan," katanya.
Ia juga membedakan program RTLH yang bersumber dari APBD Kota Bogor dengan bantuan sosial lainnya seperti Rutilahu dan BSPS.
"Bansos tidak boleh mewajibkan masyarakat mengeluarkan uang di luar pencairan tersebut. Semua biaya, termasuk untuk tukang, sudah termasuk dalam bantuan sebesar 15 persen," jelas Banu.
Banu mengapresiasi respon cepat dari Camat Tanah Sareal, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), serta Satpol PP yang turut hadir untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran agar pelayanan pemerintahan bisa lebih baik ke depannya," ujarnya.
Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Adhitya Buana, mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dibahas dengan warga, LPM, serta pengurus RT/RW setempat untuk memperkuat komunikasi.
Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban harus transparan.
“Kami tidak mengarahkan warga ke mana harus membeli material, namun transparansi pertanggungjawaban tetap menjadi prioritas,” ungkap Adhitya.
Di tempat yang sama, Lurah Mekarwangi, Muhammad Nur, menjelaskan bahwa pertemuan dengan warga telah dilakukan untuk meluruskan informasi terkait bantuan RTLH.
"Ada koordinasi dengan pihak wilayah, namun sifatnya fleksibel karena dana bantuan langsung masuk ke rekening penerima," jelasnya.
Menanggapi isu pengarahan pembelian di toko material tertentu, Muhammad Nur mengklaim kebijakan itu sifatnya saran karena kelurahan tahu toko yang memenuhi syarat administrasi.
Saran itu, kata dia, disetujui lewat kesepakatan.
