METROPOLITAN.ID - Wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor mendapatkan sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bogor.
Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Trans Pakuan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menagih lembar kerjasama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan BisKita.
Menurut dia, hal tersebut menjadi penting karena Komisi II DPRD Kota Bogor tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan BisKita.
Baca Juga: 6 Pemain Yang Tampil Ciamik di Pekan Kesembilan Serie A Italia 2024-2025 Bersama Klubnya
"Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," kata dia, Senin 28 Oktober 2024.
"Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari," imbuh pria yang karib disapa ASB itu.
Bahkan berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit BisKita kini dimiliki oleh Kodjari.
Baca Juga: Jadi Ajang Masuk Pasar Global, Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025
Sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, kata dia, maka yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari dan bukan Perumda Trans Pakuan.
Padahal, Perumda Trans Pakuan notabene merupakan perusahaan plat merah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor.
"Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi," ujar ASB.
Baca Juga: Dokter Rayendra-Eka Maulana Dinilai sebagai Pemimpin Relevan untuk Anak Muda
Senada, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani juga turut menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di tahun 2025.
Menurut Devie jika Perumda Trans Pakuan Kota Bogor bisa mengelola BisKita sejak awal, tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar baik untuk keuangan perusahaan maupun kontribusi kepada PAD Kota Bogor.
