Minggu, 21 Desember 2025

DPRD Provinsi Jawa Barat Sosialisasikan Perda Pesantren di Yayasan Miftahul Barokah Warudoyong Sukabumi

- Senin, 28 Oktober 2024 | 18:53 WIB
DPRD Provinsi Jawa Barat dari PAN, Dessy Susilawaty menyosialisasikan Perda Pesantren di Yayasan Miftahul Barokah Warudoyong,Sukabumi (Mulyana)
DPRD Provinsi Jawa Barat dari PAN, Dessy Susilawaty menyosialisasikan Perda Pesantren di Yayasan Miftahul Barokah Warudoyong,Sukabumi (Mulyana)

METROPOLITAN.ID - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 3 dari Fraksi PAN, Hj Dessy Susilawaty menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren (Perda Pesantren)

Acara berlangsung di Yayasan Miftahul Barokah di Kampung Brunei RT 04 RW 09, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Senin 28 Oktober 2024.

Dessy mengatakan, Perda Pesantren lahir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren karena pesantren merupakan tempat pembinaan masyarakat untuk mendalami ilmu keagamaan.

Baca Juga: Ricuh! Seorang Pria Ngamuk saat Acara Jalan Santai Bareng Paslon Iyos Somantri - Zainul di Kabupaten Sukabumi, Begini Kata Panitia

"Di Ponpes masyarakat digembleng bukan hanya pendidikan formal saja juga sebagai sarana memperdalam ilmu agama guna meningkatkan dan mempertebal keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT," kata Dessy.

Melalui Perda Pesantren tersebut, pemerintah akan memberikan perhatian lebih dengan membangun sarana prasarana kegiatan pembelajaran seperti pembangunan kobong (tempat mukim santri) selama menuntut ilmu.

"Bantuan yang diberikan ke pondok pesantren agar para santri bisa hidup mandiri atau menghidupi sendiri dengan segala potensi yang dimiliki tanpa harus bergantung pada pihak lain. Mereka juga dibekali dengan ilmu bercocok tanam di lahan milik pesantren," ujarnya.

Baca Juga: Vivo Siap Merilis Smartphone Vivo Y19e, Tawarkan Spesifikasi Menarik

Dia menegaskan, ponpes yang akan memperoleh bantuan adalah ponpes yang telah berbadan hukum. Sebab tidak sedikit pesantren yang tidak memiliki akta pendirian serta persyaratan administrasi yang tidak lengkap.

"Sulit bagi kita untuk memberikan bantuan pada pesantren yang tidak memiliki legalitas formal," ujarnya.

Pada bagian lain dia menuturkan, pondok pesantren tidak hanya mendalami ilmu keagamaan juga dijadikan tempat untuk menempa mental anak.

Baca Juga: Sempat Dicek Ridwan Kamil hingga Bupati Cellica, Sudah 11 Tahun Sungai Citarum di Situ Dam Karawang Tercemar Limbah dan Belum Ada Tindakan

Guna menghindari segala jenis tindakan yang menjurus kriminal seperti tawuran dan bergabung dengan kelompok geng motor.

"Untuk menghindari itu, maka pemerintah hadir untuk menjaga moral anak bangsa, agar mereka mampu untuk memfilter segala jenis pengaruh negatif yang datang dari luar lingkungan pesantren," ujar dia. (Mulyana)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anak-anak Kena Judol, Kegagalan Negara Sekuler?

Selasa, 3 Juni 2025 | 12:13 WIB

Wakil Bupati Purwakarta Lepas 308 Jemaah Haji

Senin, 26 Mei 2025 | 12:49 WIB
X