METROPOLITAN.ID – Pemerintah Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor meluncurkan program yang diberi nama "Injak Kaki Sekolah" atau Inisiatif Pendataan Pendidikan Kunjungan Langsung ke Sekolah.
Program Injak Kaki Sekolah ini diharapkan mampu menjawab tantangan minimnya data akurat terkait kondisi pendidikan di wilayah.
Program ini digagas sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs poin ke-4, yakni Pendidikan Berkualitas.
Injak Kaki Sekolah berfokus pada pendataan langsung ke satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP.
Langkah ini menjadi jawaban atas perencanaan pendidikan yang selama ini kerap hanya mengandalkan data sekunder tanpa verifikasi di lapangan.
Program Injak Kaki Sekolah ini menuai dukungan luas, termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang menyatakan siap menggunakan hasilnya sebagai rujukan penyusunan program dan kebijakan pendidikan ke depan.
Koordinator program Injak Kaki Sekolah, Sri Mastuti menjelaskan, pendataan dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga November 2025.
Tim lapangan terdiri dari gabungan petugas kecamatan, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat.
Mereka melakukan observasi menyeluruh mengenai kondisi sarana-prasarana, kebutuhan tenaga pendidik, hingga aksesibilitas fisik ke sekolah.
"Lewat Injak Kaki Sekolah, kami tidak ingin ada lagi sekolah yang luput dari perhatian hanya karena datanya tak tercatat. Kami datang langsung, melihat, mencatat, dan berkomitmen untuk mengadvokasikannya," kata Sri Mastuti, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurutnya, beberapa temuan penting pun mulai terungkap.
Banyak PAUD dan TK mengalami keterbatasan pada fasilitas bermain dan sanitasi.
Di sisi lain, SD dan SMP menghadapi tantangan seperti kekurangan guru mata pelajaran, keterbatasan alat pembelajaran, hingga belum memadainya jaringan internet dan ruang laboratorium.
"Yang membedakan program ini adalah pendekatannya yang partisipatif dan berbasis komunitas. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses validasi data, menjadikannya sebagai mitra aktif, bukan hanya objek pembangunan," ungkapnya.
Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul akan diolah melalui platform digital berbasis daring, untuk memastikan proses pengelolaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait, termasuk Dinas Pendidikan.
