“Banyak aduan yang masuk, menunya tidak representatif. Ini kan aneh, kalau SOP dijalankan seharusnya tidak keluar makanan seperti itu. Jangan merusak program yang sudah baik,” tuturnya.
“Terakhir tadi saya sampaikan, minimal menu makanan yang akan disajikan diinformasikan kepada siswa. Lauknya ini, sayurnya ini, jadi ada interaksi,” sambung Jenal Mutaqin.
Dalam rakor tersebut juga hadir jajaran dari Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor di bawah Kementerian Keuangan.***
