Diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dikabarkan tidak akan melanjutkan program subsidi untuk Biskita Transpakuan yang ada di Kota Bogor.
Baca Juga: Daftar Tempat Makan Sunda di Purwakarta Yang Legendaris untuk Dikunjungi saat Akhir Pekan
Musababnya, BPTJ sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Biskita Transpakuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai tahun 2025 ini.
Seperti diungkapkan Plt Kepala BPTJ, Suharto. Menurut dia, upaya untuk proses hand over atau menyerahkan transportasi massal milik Kota Bogor juga sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu.
Di mana, proses pengalihan ini tercantum sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu.
Baca Juga: Erling Haaland Sepakati Kontrak Baru di Manchester City hingga Tahun 2034 dengan Nilai Fantastis
"Kami sudah menyampaikan kepada Pemkot Bogor untuk segera mempersiapkan proses pengalihan layanan ini. Tapi karena waktu itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya kami kembali memperpanjang hingga Tahun 2024," kata Suharto.
"Dan pada tahun lalu, Kota Bogor sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan sebesar Rp10 Miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang," sambungnya.
Disisi lain, muncul pertanyaan apakah Pemkot Bogor, dalam hal ini Pj Wali Kota, telah melakukan konsultasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dan BPTJ sebelum mengirimkan surat pelimpahan subsidi tersebut? Jika surat itu tidak diterbitkan, mungkin polemik terkait pelayanan Biskita Transpakuan yang berkepanjangan ini tidak akan terjadi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, baik Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari maupun Kepala Dishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra belum merespon pertanyaan dari wartawan Metropolitan. (*)