METROPOLITAN.ID - Seperti yang kita ketahui bersama, mulai 1 Januari 2025, pengelolaan Biskita Transpakuan resmi beralih ke tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Namun, dengan tarif pelayanan non subsidi yang mencapai Rp14.000, hal ini berpotensi membebani masyarakat, terutama pelajar yang selama ini mengandalkan Biskita Transpakuan sebagai sarana transportasi utama mereka menuju sekolah.
PT Kodjari selaku operator dan investor Biskita Transpakuan meminta Pemkot Bogor segera mengkaji ulang tarif non subsidi pasca keputusan Kementerian Perhubungan untuk menunda atau memutus subsidi.
Baca Juga: Poster Film Pabrik Gula Tuai Kontroversi, LSF Belum Berikan Sertifikat Lulus Sensor!
Langkah ini dianggap mendesak untuk memastikan keberlanjutan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
Komisaris PT Kodjari, Dewi Jani Tjandra menuturkan, tarif Biskita Transpakuan tanpa subsidi diperkirakan berada di angka Rp14.000 satu kali perjalanan.
“Kami berharap Pemkot Bogor segera melakukan pengkajian ulang terhadap surat keputusan ini, mengingat pentingnya transportasi yang terjangkau untuk masyarakat,” ungkap Dewi Jani Tjandra, Rabu, (15/01/25).
Sementara itu, Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim menyatakan bahwa subsidi adalah bentuk nyata pengembalian dana rakyat untuk rakyat.
Ia mengungkapkan, tanpa subsidi, tarif Biskita diperkirakan sekitar Rp12.000 hingga Rp14.000 per perjalanan, yang berpotensi memberatkan masyarakat.
“Subsidi ini nyata dan langsung dirasakan. Setiap bulan, ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu warga yang menggunakan BISKITA, dan ini adalah bentuk dukungan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dedie A Rachim.
Atas itu, ditambahkan dia, pemerintah akan berjuang agar tarif tetap terjangkau.
“Kasihan jika masyarakat harus membayar di atas Rp10.000 per perjalanan tanpa subsidi. Ini bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di daerah lain. Jika subsidi harus diambil alih oleh pemerintah daerah, seharusnya ada waktu transisi yang lebih longgar,” tandas dia.
