METROPOLITAN.ID - Pemberhentian layanan Biskita Transpakuan memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Menanggapi isu yang berkembang, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III menggelar rapat gabungan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan.
Setelah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Dishub Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyimpulkan bahwa dimasa transisi ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak demi menjaga pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Baca Juga: Sebanyak 45 Ribu Warga Jakarta Kini Ber-KTP Bogor
Terutama bagi para pelajar yang selama ini menjadi pelanggan Biskita.
Hasbi menyampaikan bahwa langkah pemkot yang saat menyediakan enam unit bus akan ditambah dengan empat unit bus dewan.
"Insya Allah kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi," kata Hasbi.
Baca Juga: Heboh Bangkai Ikan Paus Ngambang di Perairan Geopark Ciletuh Sukabumi, Warga pun Was-was
Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim pun menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat akan kembali turun untuk Biskita Trans Pakuan.
Selain itu, Hasbi juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan kordinasi langsung dengan BPTJ dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut guna memastikan rencana transportasi di Kota Bogor dan pengembangan Biskita Trans Pakuan.
Baca Juga: Sinopsis Film Horor Terbaru Pabrik Gula dengan Poster Kontroversialnya
"Intinya kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor untuk bisa melewati masa transisi ini," jelas Hasbi.
Terpisah, Kadishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan hasil rapat kerja ini akan terus mengaspal atas dukungan dari DPRD Kota Bogor.
