METROPOLITAN.ID - Kasus korupsi terus menjadi sorotan di Indonesia, bahkan hingga saat ini tampaknya semakin merajalela.
Tidak terkecuali Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang juga diduga terlibat dalam tindak korupsi terkait kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Meskipun telah memasuki tahun 2024, fenomena korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan.
Selama tahun 2023, KPK menyatakan telah menetapkan sembilan penjabat negara sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
Gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat kementerian menjadi sorotan lembaga anti-korupsi ini.
"Selama tahun 2023, KPK telah menetapkan tersangka satu orang gubernur, lima bupati/wali kota, satu kepala lembaga, dua menteri/wakil menteri," ucap Alexander Marwata.
Baca Juga: Derita Stroke Selama Dua Hari, Ayah Tiri Erdian Aji Prihartanto Meninggal Dunia
Ia juga menyampaikan bahwa risiko korupsi di sektor pemerintahan masih tinggi.
"Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya risiko korupsi di sektor pemerintahan baik daerah maupun pusat," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024.
Alexander Marwata menekankan bahwa KPK telah melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi alat untuk memberikan rekomendasi perbaikan, dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap korupsi.
Dari hasil SPI, 197 lembaga publik masuk dalam kategori sangat rentan, 221 dalam kategori rentan, 129 dalam kategori waspada, dan hanya 82 lembaga publik yang masuk kategori terjaga.
