METROPOLITAN.ID - Manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) telah memberikan izin kepada penumpang yang mengenakan kaus partai, asalkan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye di area transportasi publik tersebut.
Kebijakan yang memperbolehkan penumpang mengenakan kaus partai di TransJakarta ini memberikan peluang bagi penumpang untuk menyatakan dukungan tanpa melanggar aturan tertentu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirut PT TransJakarta, Wlfizon Yuza.
Baca Juga: Antisipasi Game Xbox Februari 2024: Suicide Squad, Skull And Bones, dan Persona 3 Reload
"Diperbolehkan menggunakan kaus atau baju partai setelah acara kegiatan kita, selama tidak ada orasi atau pembagian alat peraga kampanye (APK)," ungkap Direktur Utama PT TransJakarta, Welfizon Yuza.
Yuza menyatakan bahwa penggunaan kaus partai masih diizinkan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik.
Meskipun demikian, penumpang diimbau untuk merapikan atribut lain seperti spanduk dan bendera. Pembagian stiker atau APK di dalam area transportasi publik tetap dilarang.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan 1,12 Juta Warga Kota Bogor Sudah Jadi Peserta JKN
PT TransJakarta berkomitmen untuk menjaga netralitas di kalangan karyawan, pelanggan, dan mitra perusahaan, termasuk operator, menjelang Pemilu 2024.
"Semua karyawan TransJakarta telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen kami untuk menjadi penyelenggara netralitas publik," kata Yuza.
Pihak TransJakarta juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap armada untuk memastikan tidak ada stiker atau APK yang terpasang.
Baca Juga: Jadwal Rilis Game Xbox Maret 2024, Ada Seri Baru Dragon's Dogma 2
Mereka bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat setempat untuk menjamin kebebasan area transportasi publik dari APK.
Direktur Utama PT TransJakarta menanggapi stiker kampanye Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang terpasang di beberapa halte, menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam batas wajar dan tidak melanggar aturan.
