METROPOLITAN.ID - DPRD Kabupaten Karawang menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2023, Kamis 2 Mei 2024.
Dalam sidang paripurna LKPJ itu, DPRD Kabupaten Karawang menyoroti dalam hal pendidikan yang masih bobrok dan banyak masalah, terutama dalam segi sarana dan prasarana yang tidak layak.
Sehingga, para anggota DPRD Kabupaten Karawang melayangkan intrupsi dan meminta bupati mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Khususnya di bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani dalam sidang paripurna.
Pihaknya meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk dapat meningkatkan indeks pendidikan.
Baca Juga: Tanggal Perilisan Xiaomi Pad 7 Bocor, Lihat Spesifikasi yang Ditawarkan Yuk
Di mana pada LKPJ 2023 ditargetkan capaian 61,26, namun realisasinya hanya tercapai 60,69 dengan realisasi 9 program atau kegiatan.
"Artinya konsentrasi dan prioritas utama pendidikan perlu dimaksimalkan karena menjadi hulu penyelesaian pengangguran dalam meningkatkan kapabilitas SDM generasi kita," ujar dia.
"Padahal anggaran APBD II masuk disekitar 209M dari total 1,3 T. Jika sarana prasana nyaman dan kesejahteraan pendidik terpenuhi saya yakin kualitas pendidikan Karawang meningkat," imbuh legislator Fraksi Partai Nasdem itu.
Baca Juga: Duh.. ASN Kabupaten Purwakarta Diduga 'Lestarikan' Budaya Jarang Ngantor!
Ia pun meminta jangan sampai ada lagi bangunan sekolah yang roboh dan juga ambruk.
"Saya rasa di Hari Pendidikan Nasional ini, masih tidak indah jika masih ada bangun sekolah yang roboh dan ambruk. Artinya jika Kabupaten Karawang masih berkutat pada sarpras, kapan mau mencetak kualitas pendidikan dan literasinya?" ketus Indriyani.
