METROPOLITAN.ID - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyoroti sistem zonasi yang masih diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk di Jawa Barat (Jabar)
Bima Arya menilai bahwa sistem zonasi pada PPDB belum pas diterapkan di Jabar dan harus disetop dulu.
Alasannya, tidak semua kecamatan di Jabar punya sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri. Sehingga, kata dia, berpotensi menimbulkan kecurangan.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Produk Power Bank Terbaik Yang Memiliki Kapasitas Baterai 10000 mAh
Sistem zonasi, sambung Bima Arya, dapat diterapkan secara menyeluruh jika distribusi SMA dan SMK sudah merata.
"Memang infrastruktur pendidikan di Jabar masih sangat kurang. Ada 128 kecamatan tidak memiliki SMA dan SMK," kata dia di Kota Bandung, belum lama ini.
Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu menyoroti sistem zonasi PPDB saat berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, belum lama ini.
Baca Juga: 3 Alasan Utama Jiraiya Disebut Sebagai Guru Terbaik dari Serial Anime Naruto
Ada beberapa mahasiswa UPI yang curhat soal pengalaman buruk dengan sistem zonasi PPDB.
Sehingga, Bima Arya mengaku Mantan wali kota Bogor itu juga sangat setuju bila sistem zonasi pada PPDB di Jabar dihentikan dahulu sampai distribusi sekolah dan segala aspek pendukungnya sudah merata secara keseluruhan.
"Saya setuju zonasi ini dihentikan saja dulu sampai kita siap secara infrastruktur dan tenaga pengajarnya," kata dia.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Game untuk Device Mobile yang Bertemakan Luar Angkasa
Di samping itu, ia mengkritisi soal lulusan SMK di Jabar yang menjadi salah satu penyumbang tingkat pengangguran terbuka di Jabar yang cukup tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, lulusan SMK masih berada paling atas dengan 12,33 persen pada Februari 2024. Disusul kemudian lulusan SMA 8,98 persen.
